Dukung Usulan Tambahan DAU ke Pusat, Wakil Ketua I DPRD Badung Sarankan Hal Ini

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Wakil rakyat di Kabupaten Badung, Bali, mendukung jika pihak eksekutif kini mengusulkan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hanya saja, selain melihatkan kondisi Badung di tengah pandemi Covid-19, legislator di Gumi Keris itu juga menyarankan eksekutif memasang angka riil target pendapatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, saat ditemui di ruangnya, Rabu 24 Maret 2021.

“Pendapatan Badung bersumber dari pariwisata. Namun situasi saat ini pendapatan kita tidak mampu menutupi kebutuhan, bukan gaji ASN saja. Ini perlu keterbukaan Badung dalam menyampaikan pendapatan riil,” ungkapnya.

Baca juga: Korupsi Dana Kredit KUR di Bank BUMN, Pengalihan Penahanan Ida Bagus GS Ditolak Kejari Badung

Baca juga: Pemkab Badung Targetkan pada Juni 2021 Seluruh Warga Telah Divaksinasi Covid-19

Baca juga: 75 Kendaraan Dinas Pemkab Badung Belum Dilelang, Nurjana: Masih Penilaian Harga

Politisi Golkar ini menilai tingginya target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD tidak sejalan dengan kondisi Badung di tengah pandemi Covid-19.

Dirinya mengatakan, target pendapatan APBD Badung yang masih besar Rp 3,8 triliun tidak sejalan dengan kondisi riil.

Bahkan katanya, Fraksi Golkar sendiri sebelumnya telah menyampaikan APBD Badung 2021 tidak lebih dari Rp 2,2 triliun.

“Kita di Fraksi Golkar, sejatinya mengusulkan Rp 2,2 triliun. Karena kita tahu, dengan kondisi saat ini pendapatan turun drastis,” bebernya.

Dijelaskan dengan target pendapatan Rp 3,8 triliun, Badung dianggap tidak miskin.

Logikanya, seakan Badung menganggap diri tidak mampu tapi target begitu besar.

“Kalau asumsinya hanya bayar gaji Rp 1 triliun per tahun masak tidak mampu dengan pendapatan Rp 3,8 triliun,” jelasnya.

Politisi asal Penarungan, Mengwi ini mengatakan berharap target APBD Badung yang ditetapkan selaras dengan realitas, sehingga pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi Badung di tengah pandemi Covid-19.

“Walaupun kami menetapkan angka tersebut kami wanti-wanti sebelumnya kita harus realitas dalam menetapkan pendapatan, karena kita sadar dalam setahun ini tidak ada pendapatan pajak dari sektor pariwisata. Ini yang seharusnya disampaikan ke pusat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Badung mengakui pendapatannya kini sangat minim, lantaran tidak berjalannya sektor pariwisata.

Bahkan pemerintah setempat berharap besar kepada pemerintah pusat untuk mendapat bantuan dana.

Salah satunya yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Badung bisa ditingkatkan.

Pasalnya untuk membayar gaji pegawai saja Badung tidak bisa lantaran DAU yang diterima tidak sebanding dari pengeluaran.

Hal itu pun terungkap saat Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali Tri Budhianto di ruang tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Bali, Senin 22 Maret 2021.

“Saat ini kami mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19. Yang pertama dengan tidak berjalannya industri pariwisata tentu pendapatan kami juga menjadi sangat kecil. Kedua, di tengah kondisi sulit seperti ini, PAD kami masih dibebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN,” ujar Suiasa didampingi plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan AA. Bayu Kumara, Kabag Perekonomian AA Sagung Rosyawati.

Suiasa berharap, Kementerian Keuangan bisa membantu Kabupaten Badung dalam hal peningkatan pemberian DAU, sehingga untuk urusan pembayaran gaji dan tunjangan ASN bisa tercover semuanya.

“Setiap tahun kita membutuhkan dana sekitar Rp. 600 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, sementara DAU yang kita terima hanya Rp. 300 miliar,” terangnya.

“Selain itu, kita juga berharap kepada Kementerian Keuangan agar memperpanjang waktu peluncuran dana PEN bagi para pelaku industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat recovery industry pariwisata Badung,” ucapnya.(*).

Kumpulan Artikel Badung