Breaking News:

Berita Denpasar

PPKM Mikro di Denpasar Diperpanjangan Tanpa Batas Waktu, Jaya Negara: Tergantung Kedisiplinan Prokes

Pemerintah pusat berencana untuk memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Tribun Bali/Rizal Fanany
Penertiban penggunaan masker sekaligus pemantauan protokol kesehatan di kawasan Desa adat Panjer, Denpasar, beberapa waktu lalu. Hari ini Selasa 9 Februari 2021, PPKM Mikro mulai diterapkan di Bali. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat berencana untuk memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Dimana, PPKM berbasis mikro ini berakhir hari ini, Senin 5 April 2021.

Sementara itu, untuk pemberlakuan PPKM mikro di Kota Denpasar masih tetap berjalan.

Hal ini dikarenakan, dalam surat perpanjangan PPKM terakhir pada 23 Maret lalu, pemberlakuan PPKM di Denpasar diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Untuk PPKM berbasis mikro di Denpasar masih berlaku. Dikarenakan, dalam surat terakhir batas waktu perpanjangannya tidak ditentukan,” kata Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara saat diwawancarai Senin, 5 April 2021.

PPKM Mikro Jawa Bali Berakhir 5 April 2021, Akan Diperpanjang Kembali dan Ada Tambahan 5 Provinsi

Dukung Pelarangan Mudik Lebaran, Koster Sebut PPKM Mikro Efektif Turunkan Angka Covid-19 di Bali

Jaya Negara mengatakan, dengan penerapan PPKM mikro ini kasus positif Covid-19 sudah mengalami penurunan.

Dimana dalam 3 minggu terakhir kasus positif Covid-19 berada di bawah 100 kasus perharinya.

“Artinya sekarang itu ada dan tidak ada PPKM, kembali ke disiplin masyarakat, bagaimana menerapkan prokes karena kuncinya ada di sana. Kalau misal dijaga seperti itu tapi masyarakat tidak disiplin sama saja. Kunci PPKM yakni mengimbau, mengingatkan masyarakat agar bener-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu terkait pelonggaran ruang publik, pihaknya masih belum melakukannya karena saat ini masih dalam masa penerapan PPKM.

“Untuk pelonggaran, yang jelas saat ini masih berlaku PPKM, di Lapngan Puputan Badung kami sudah melakukan penjagaan, tapi di satu sisi masyarakat yang dekat sana tidak punya akses lapangan untuk olahraga, akhirnya kami tetap jaga tetapi dengan catatan membawa masker. Kadang-kadang ada yang tidak bawa masker kami peringati tapi alasannya kalau lari sesak pakai masker. Tapi tetap kami imbau,” katanya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan, pelaksanaan PPKM ini hampir sama dengan sebelumnya.

Hanya saja, saat ini kegiatan adat, agama, sosial dan budaya diijinkan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya maksimal menghadirkan orang 50 persen dari kapasitas.

Selain itu, waktu pelaksanaannya juga dibatasi sesingkat mungkin.

“Fasilitas umum juga bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen,” kata Dewa Rai.

Ia menambahkan, untuk saat ini fasilitas umum di Kota Denpasar baik lapangan maupun taman Kota Lumintang belum dibuka secara resmi.

Desa Mas Ubud Gianyar Sempat Zero Covid-19, Ditopang Semangat Terapkan PPKM Mikro

Mulai Hari Ini, PPKM Mikro di Denpasar Diperpanjang, Kegiatan Adat Budaya Berkapasitas 50 Persen

Hanya saja, masyarakat bisa memanfaatkannya dengan kegiatan olahraga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, masih seperti pelaksanaan PPKM sebelumnya, kegiatan perkantoran dibatasi 50 persen.

“Layanan yang bersifat esensial seperti pasar, rumah sakit, PLN, juga tetap buka 100 persen, konstruksi juga bisa beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk layanan makan di tempat bagi restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya diperbolehkan hingga pukul 22.00 Wita dengan kapasitas 50 persen.

Sementara layanan antar bisa menyesuaikan dengan jam operasional. 

Pusat perbelanjaan juga masih tetap bisa beroperasi maksimal hingga pukul 22.00 Wita.

Jika ada pelanggaran terkait peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).(*)

Update berita tentang PPKM di sini

Penulis: Putu Supartika
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved