Breaking News:

Sponsored Content

Gandeng Kejari Denpasar, BPJS Kesehatan Optimalkan Kepesertaan JKN-KIS Bagi Pekerja

penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan memerlukan kerjasama serta dukungan

Istimewa
Pihak BPJS Kesehatan saat melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Denpasar yang digelar pada Rabu 7 April 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Dalam menjalanankan fungsinya sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan memerlukan kerjasama serta dukungan dari seluruh stakeholder.

Untuk meningkatkan kepatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja yang wajib mendaftarkan perusahaan beserta pekerja dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan memerlukan sinergi dan dukungan dari Kejaksanaan Negeri.

Salah satu hal yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Denpasar untuk memastikan seluruh pekerja telah terdaftar menjadi peserta dari program JKN-KIS adalah pendampingan dalam penegakan kepatuhan bagi badan usaha yang tidak patuh bersama Kejaksaan Negeri.

Guna mengoptimalkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja di wilayah Kota Denpasar, BPJS Kesehatan kembali melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan  Kejaksaan Negeri Denpasar yang digelar pada Rabu 7 April 2021.

Baca juga: Patuhkan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Gandeng Pengawas Tenaga Kerja

Kesepakatan Bersama ini merupakan sinergi dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dengan Kejaksaan Negeri Denpasar yang diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kepesertaan dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha yang belum terdaftar JKN-KIS karena memiliki JKN-KIS adalah kebutuhan pokok.

“Kami dari pihak Kejaksaan Negeri Denpasar berkomitmen akan memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program JKN-KIS di Kota Denpasar,” ujar Yuliana Sagala, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar

Yuliana menambahkan jika dari pihak Kejaksaan Negeri Denpasar siap untuk melakukan pendampingan hukum untuk penegakan kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Denpasar.

Kepala BPJS Kesehatan Denpasar Muhammad Ali didalam sambutannya menyampaikan perkembangan kepesertaan di Kota Denpasar sampai dengan bulan Maret 2021 adalah sebanyak 596.964 jiwa atau sebesar 91,67% dari jumlah penduduk di Kota Denpasar.

Ali mengatakan jika didalam pelaksanaan program JKN-KIS di wilayah Kota Denpasar, masih sangat memerlukan kontribusi dari Kejaksaan Negeri Denpasar.

“Saya sangat mengapreasi dan menyambut dengan baik kerjasama yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Denpasar yang telah terjalin dari tahun ke tahun,” jelas Ali.

Diakhir paparannya, tidak lupa Ali menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap dukungan dari stakeholder untuk keberlangsungan program JKN-KIS dan ia memiliki harapan besar agar seluruh pekerja tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan JKN-KIS terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. (*)

Editor: Wema Satya Dinata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved