PU Fraksi Soal APBD 2026, DPRD Bangli Minta Pemkab Tak Bebankan Rakyat

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Fraksi DPRD Bangli memberikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026, Senin 27 Oktober 2025. 

Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bangli menyampaikan apresiasi dan kritik terhadap rancangan APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Fraksi Restorasi Raya mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan proyeksi pendapatan daerah, namun mendorong agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi daerah, tetapi juga melalui inovasi pengelolaan aset daerah dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

"Kita harus memastikan bahwa APBD yang kita susun benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang," ujar I Ketut Guna, juru bicara Fraksi Restorasi Raya.

Baca juga: Pemkab Karangasem Targetkan APBD 2026 Tumbuh 5,93 Persen, Pendapatan Daerah Capai Rp 1,8 Triliun

Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya menilai bahwa struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli masih menghadapi tantangan pada aspek diversifikasi dan efektivitas sumber pendapatan. 

Oleh karena itu, fraksi ini menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan APBD.

"Pengawasan internal dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien," kata Ida Bagus Made Santosa, perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya.

Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan, Ni Wayan Indrawati juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, namun mendorong agar penggalian PAD dilakukan melalui kebijakan yang inovatif dan berkeadilan.

"APBD harus digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, pemberdayaan masyarakat desa, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan," ujar perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bangli juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. 

Mereka juga mendorong agar Pemerintah Daerah memperkuat sistem e-planning dan e-budgeting secara terintegrasi untuk mengurangi tumpang tindih program dan memastikan akuntabilitas publik. (*)

Kumpulan Artikel Bangli