Ali Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Kemungkinan Pekan Ini

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali santer terdengar belakangan ini, terutama setelah adanya keputusan DPR yang menyetujui surat pemerintah mengubah nomenklatur kementerian dalam rapat paripurna Jumat 9 April 2021.

Dalam rapat paripurna itu DPR menyetujui permintaan pemerintah menggabungkan Kementerian Ristek dengan Kemendikbud, dan membentuk Kementerian Investasi.

Terkait isu reshuffle kabinet itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi akan mengambil keputusan reshuffle dalam waktu dekat ini.

”Menurut Bang Ali itu tak lama. Makanya ketika ditanya kapan dan Insyaallah pekan-pekan ini. Saya yakini pekan ini. Kita tunggu saja sambil kita menunggu karena apa pun alasannya ini, kan, hak prerogatif Presiden," kata Ngabalin, Selasa 13 April 2021.

Baca juga: Jokowi Ajak Wakil Presiden Maruf Amin Membahas Reshuffle Kabinet

Baca juga: Perombakan Kabinet Kemungkinan Terjadi Dalam Waktu Dekat Ini

Ngabalin menyebut Jokowi adalah sosok yang kerap mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Sehingga ketika surat perubahan nomenklatur kementerian sudah disetujui DPR, maka diprediksi dalam waktu dekat reshuffle bakal dilakukan Jokowi.

"Satu hal yang ada Presiden Jokowi itu tidak pernah lambat mengambil keputusan dan alhamdulillah selalu tepat dan cepat. Setelah beliau mengirim surat 30 Maret ke DPR tentang rencana penggabungan itu, kemudian diterima DPR dan di sidang kemudian DPR menyetujui," ujarnya.

Ngabalin engaku belum mengantongi rincian reshuffle kabinet. Dia menyebut informasi utuh baru akan ia beberkan ke publik pada Kamis 15 Maret 2021.

Ia mengatakan hanya mengetahui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan berdiri sendiri. Lembaga itu tak lagi digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Selain itu Ngabalin juga menyebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan berubah jadi Kementerian Investasi. Nantinya Bahlil Lahadalia akan menjabat posisi menteri baru tersebut.

"Nomenklaturnya berubah dari kepala BKPM, terus tapi kan itu Kementerian Investasi dan Kepala BKPM," tutur Ngabalin.

Ngabalin kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi. Baik itu mengubah susunan kabinet, mengangkat menteri yang baru, atau melantik kembali menteri yang ada.

"Artinya jika ditanya bisa saja kalau presiden mau presiden bisa melakukan apa yang beliau kehendak terkait dengan susunan kabinet. Atau diganti atau mengangkat yang baru, atau melantik kembali yang ada, kan, begitu misalnya," ujarnya.

Terkait isu reshuffle ini, sehari sebelumnya Staf Khusus Wakil Presiden di Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajak Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berembuk membicarkan kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.

”Kalau soal reshuffle, tentu Wapres sudah diajak rembukan oleh presiden. Tapi saya tidak bisa bicara lebih jauh karena kalau sudah ada saatnya akan ada pembicaraan spesifik," kata Masduki saat berbincang dengan media secara daring, Senin 12 April 2021.

"Nanti pada saatnya akan ada pembicaraan yang lebih spesifik antara presiden dan wakil presiden, dan tentu saja setelah semua bisa selesai baru nanti dibicarakan dalam rapat," ujar Masduki.

Wapres kata Masduki, telah memberi arahan terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti, terutama mengenai nasib pegawai di dua kementerian itu. Menurut Masduki, persoalan kepegawaian memang menjadi tanggung jawab Ma'ruf selaku wakil presiden.

Ma'ruf kata dia, juga telah berkoordinasi dengan Menteri Ristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

”Pasti ada, baik dengan Kepala BRIN atau koordinasi dengan menteri PAN-RB. Hal lainnya ya dibicarakan beliau," kata dia.(tribun network/fik/den/dod)