Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle, Demokrat: Pemerintah Tak Boleh Gagal Fokus
Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid berpendapat, kemungkinan minimal tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang bakal terkena reshuffle.
Namun, Jazilul menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Pandangan saya, minimal akan ada tiga menteri yang direshuflle atau dimutasi," ujar Jazilul kepada wartawan, Rabu, 14 April 2021.
Meskipun demikian, Jazilul enggan menyebut nama menteri yang bakal direshuffle.
Baca juga: Ali Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Kemungkinan Pekan Ini
Ia meminta masyarakat sabar menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi.
"Saya tidak ingin mendahului, sabar saja nunggu dari presiden," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Ajak Wakil Presiden Maruf Amin Membahas Reshuffle Kabinet
Baca juga: Ini Nama-nama yang Berpeluang Jadi Menteri Bila Ada Reshuffle Kabinet, Mulai Risma hingga Fadli Zon
Demokrat hargai rencana reshuffle
Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya menghargai rencana reshuffle kabinet sebagai otoritas dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Secara khusus, Kamhar mengingatkan agar pembantu-pembantu presiden di kabinet harus mengutamakan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.
"Pembantu-pembantu Presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden.
Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 April 2021.
Baca juga: Istana Beri Jawaban Soal Reshuffle Kabinet, Sebut Segera Dilakukan oleh Presiden Jokowi
Kamhar menuturkan, partainya juga mendukung perubahan nomenklatur dan pembentukan Kementerian Investasi untuk membantu mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini.
"Kami menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan, karenanya pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja," ujar dia.
Kamhar menambahkan, partainya juga menyoroti rencana pemindahan ibu kota negara karena dilakukan di tengah masalah dan krisis yang belum teratasi, termasuk keterbatasan sumber daya dan biaya.
"Memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus tapi juga bentuk penghianatan aspirasi rakyat.
