Vaksinasi

Achmad Raid: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Achmad Raid mengingatkan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin Nusantara yaitu keamanan, efikasi serta kelayakan.

Editor: DionDBPutra
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi vaksin Covid-19. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya angkat bicara terkait polemik uji klinis fase II vaksin Nusantara yang dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, pekan lalu.

Uji klinis fase II vaksin berbasis sel dentitrik itu berlangsung tanpa izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Berbagai macam hal yang didiskusikan, dibicarakan, diberitakan berbagai media maupun di online, terkait vaksin Nusantara, perlu saya sampaikan bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Raid saat konferensi pers di Jakarta, Senin 19 April 2021.

Baca juga: RSPAD Gatot Soebroto Akan Terbuka Soal Efek Samping Vaksin Nusantara

Baca juga: Selama 4 Hari, 5.600 Petugas Bandara Ngurah Rai Bali Akan Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua

Kendati demikian, sesuai dengan sikap pemerintah, TNI turut mendukung setiap penelitian dan pengembangan vaksin maupun obat sebagai ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi.

Dengan catatan, penelitian vaksin Nusantara memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM.

Achmad Raid mengingatkan, ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin Nusantara. Yakni keamanan, efikasi atau keampuhan serta kelayakan.

"Selain itu juga perlu pengurusan perizinan kerjasama antara TNI dengan berbagai pihak," kata Achmad Raid.

Achmad menambahkan, penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti dari TNI akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing. Mereka bisa dilibatkan asalkan tidak menggangu tugas-tugas kedinasan ataupun tugas pokok kesatuan.

"Itu pernyataan kita terkait dengan vaksin Nusantara," ujarnya.

Direktur Pelayanan Kesehatan (Diryankes) RSPAD Gatot Subroto, Brigjen TNI dr Nyoto Widyoastoro memastikan pihaknya akan terbuka terkait hasil uji klinis fase I vaksin Nusantara kepada Badan POM.

Hal ini disampaikan menyoroti laporan Badan POM yang menyebut 71,4 persen relawan uji klinis fase I vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan (KTD).

"Gejala-gejala atau efek samping akan dicatat dengan baik, kemudian dilaporkan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini BPOM. Semua gejala tidak ada yang ditutupi atau tidak dilaporkan. Jadi semua gejala yang ada akan dilaporkan," kata dr. Nyoto.

"Nanti tentu saja yang menilai adalah BPOM. Apakah cara ini (penggunaan sel dentitrik untuk meningkatkan imunitas tubuh pada Covid-19) bisa layak dan sebagainya," katanya.

Nyoto menyebut gejala-gejala atau efek samping yang dirasakan relawan dalam uji klinik fase I vaksin Nusantara adalah hal yang lumrah terjadi. Gejala-gejala yang dialami pascaimunisasi umumnya sakit saat disuntik dan demam.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved