Vaksinasi
Achmad Raid: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI
Achmad Raid mengingatkan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin Nusantara yaitu keamanan, efikasi serta kelayakan.
Menurutnya, vaksin-vaksin Covid-19 lainnya yang digunakan baik di dalam negeri maupun luar negeri, juga memiliki efek samping pada manusia.
"Vaksin-vaksin lain pun mungkin gejalanya agak pegal-pegal badannya, lemas dan sebagainya. Itu semua gejala yang barangkali juga muncul kepada vaksin-vaksin yang lain," kata dia.
Sesuai kaidah Ilmiah
Nyoto memastikan bahwa RSPAD Gatot Subroto akan mendorong penelitian vaksin Nusantara bisa berlangsung sesuai kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.
"Ini adalah suatu penelitian sel dentitrik di RSPAD, dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," ujar dia.
Nyoto menjelaskan, pengobatan menggunakan metode dentitrik autolog sebenarnya telah lama berlangsung. Selama ini, penelitian sel dentitrik di RSPAD untuk pengobatan kanker.
"Kali ini penelitian sel dentitrik untuk menemukan vaksin Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Ini harus berlangsung dengan baik, artinya penelitian yang legal, dapat diterima secara ilmiah," ujar Nyoto.
Selain itu, Nyoto juga mengingatkan agar penelitian vaksin Nusantara yang digagas dokter Terawan Agus Putranto itu mendapat persetujuan dan dapat diterima secara ilmiah oleh Badan POM.
"Kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan dentitrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," jelas Nyoto.
Sebelumnya, uji klinis fase II vaksin Nusantara dilanjutkan meski Badan POM belum mengeluarkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK).
Sejumlah tokoh nasional dan anggota Komisi IX DPR RI menjadi relawan uji klinik vaksin yang digagas oleh Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 14 April 2021.
Kepala Badan POM Penny K. Lukito saat itu langsung angkat bicara terkait pelaksanaan uji klinis fase II vaksin Nusantara.
Hasil inspeksi terhadap hasil uji klinis fase I menunjukkan bahwa para peneliti vaksin Nusantara banyak mengabaikan tahapan-tahapan yang ada di dalam protokol PPUK.
Berbagai aspek PPUK yang diabaikan di antaranya belum memenuhinya standar good clinical practice dan good manufacturing practice, serta belum adanya proof of concept.
"Sebetulnya tahapan-tahapan PPUK tidak bisa diabaikan. Dan pengabaian itu sangat banyak sekali aspeknya dalam pelaksanaan uji klinik fase I dari vaksin dentitrik (vaksin Nusantara)," ujar Penny dalam video konferensi pers yang diterima Tribun Network, pekan lalu.