Nadiem Makarim Bertemu Megawati: Saya Belajar dari Pengalaman Beliau

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Momen tersebut Nadiem bagikan lewat akun instagramnya.

Menurut Nadiem, dia mengobrol banyak hal dengan Presiden kelima Indonesia tersebut.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem, Selasa 20 April 2021 seperti dikutip dari Kompas.TV.

Baca juga: Nadiem Makarim Akan Ajukan Revisi PP Standar Nasional Pendidikan

Baca juga: Nadiem Makarim: Semua Sekolah Wajib Sudah Belajar Tatap Muka per Juli 2021

Nadiem Makarim menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya terkait terkait isu perombakan kabinet, menyusul bergabungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek.

Nadiem pun disorot publik terkait hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perombakan kabinet juga santer disebut bakal dilakukan Presiden pada hari Rabu Pon atau Rabu Pahing 21 April 2021.

Akan tetapi pihak istana melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada reshuffle di hari Rabu 21 April 2021.

Revisi PP 57 Tahun 2021

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan isi pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ah,ad Basarah membantah jika disebut mata pelajaran Pancasila yang tidak masuk ke dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas itu menyebut bukan pelajaran wajib.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, pelajaran Pancasila merupakan hal penting dalam sebuah negara.

"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah melalui keterangannya, Rabu 21 April 2021.

Ahmad Basarah menambahkan, selain dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.

"Mestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57 tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut," ujarnya.