Breaking News:

Presiden Jokowi Minta Pemda Belanjakan Rp 182 Triliun yang Mengendap di Perbankan

Presiden meminta uang Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten, atau kota harus segera dibelanjakan.

Instagram/@kemensetneg.ri
Presiden Joko Widodo meminta agar APBD provinsi, kabupaten, atau kota harus segera dibelanjakan. Presiden mengingatkan, masih ada Rp 182 triliun yang mengendap di perbankan pada Maret 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana kerja pemerintah di tahun 2022 mendatang masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Satu di antara upaya dalam pemulihan ekonomi yakni mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat.

"Demand side harus diperbesar, permintaan harus diperbesar," kata Jokowi dalam pembukaan acara Musrenbang di Istana Negara hari Selasa 4 Mei 2021.

Terkait itu, Presiden meminta  APBD  provinsi, kabupaten, atau kota harus segera dibelanjakan. Presiden mengingatkan, masih ada Rp 182 triliun yang mengendap di perbankan Maret 2021 lalu.

"Seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," katanya.

Baca juga: Indef Tak Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Mencapai 5 Persen

Baca juga: Antusias Pasar Modal Indonesia Tinggi, PT Phintraco Sekuritas Catat Pertumbuhan Investor 70 Ribu 

Dalam pemulihan ekonomi tersebut, kata Presiden, pemerintah terus berupaya untuk membangkitkan industri yang terdampak Pandemi Covid-19 agar para pekerja dapat kembali bekerja.

Selain itu, katanya, Pemerintah juga melakukan reformasi struktural dengan menerbitkan UU Cipta Kerja.

"Semua Kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini, harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," katanya.

Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.

Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.

Halaman
123
Editor: DionDBPutra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved