Berita Bali
Terkait Wacana Work From Bali Bagi ASN, Managing Director The Nusa Dua: Kami di Kawasan Sudah Siap
salah satu Provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi ini adalah Provinsi Bali karena selama ini bertumpu pada sektor pariwisata
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin
TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia memberikan dampak perubahan bagi berbagai tatanan kehidupan masyarakat.
Tidak terkecuali di Indonesia, salah satu Provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi ini adalah Provinsi Bali karena selama ini bertumpu pada sektor pariwisata.
Kondisi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus 9 persen.
Tidak ingin kondisi ini berlarut-larut, pemerintah ambil sikap.
Baca juga: Percepat Program Vaksinasi Massal, Bali Kembali Terima 335.300 Dosis Vaksin Sinovac dan AstraZeneca
Salah satu cara yang diambil adalah pencanangan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman.
Tidak hanya itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun kedepan.
Disamping itu, implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 terus digalakkan guna menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi.
“Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu di Jakarta, Kamis 20 Mei 2021.
Lebih jauh, Deputi Odo mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.
Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (Multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal baik.
“Setiap satu Rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal,” ungkap Deputi Odo.
Namun demikian, kebijakan WFB yang pada tahun 2000 pasca peristiwa bom Bali juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat ini, tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.
Deputi Odo menyatakan bahwa pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.
“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,”tegasnya.
