Berita Bali
Wujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Adat, DPRD dan Pemprov Bali Godok Raperda BUPDA
saat ini kondisi perekonomian Bali yang selama ini berpegang pada sektor pariwisata benar-benar terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/ketua-komisi-iv-dprd-bali-yang-juga-bendesa-adat-pedungan-i-gusti-putu-budiarta-tengahnh.jpg){kind=small}
lihat foto
Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua Komisi IV DPRD Bali yang juga Bendesa Adat Pedungan, I Gusti Putu Budiarta (tengah) dalam rapat bersama Dinas PMA Bali membahas Raperda BUPDA
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Kondisi-kerusakan-mobil-akibat-keributan-massa-di-Jalan-Tunjung-Biru.jpg)
Sementara Kepala Dinas PMA Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, menyampaikan hal yang dibahas dengan komisi IV DPRD terkait konteks penguatan sektor perekonomian di desa adat.
Sebab saat ini krama adat sangat membutuhkan, dan sangat konsen terhadap sektor perekonomian adat.
“Ini yang riil di desa adat, kajian akademis perlu payung hukum yang memadai.
Kami, pemerintah, Majelis Desa Adat dan stakeholder yang lainnya telah membuat rancangan perda ini.
Selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan berikutnya yang mengarah ke substansi rancangan BUPDA itu sendiri,” tandasnya. (*)
Artikel lainnya di Berita Bali
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Polisi-melakukan-olah-TKP-keributan-viral-di-Indekos-52.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Kondisi-kerusakan-mobil-akibat-keributan-massa-di-Jalan-Tunjung-Biru.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Satgas-Saber-Pangan-Provinsi-Bali-sidak-di-pasar-tradisonal-distributor-hingga-ritel-modern.jpg)