Breaking News:

BKN Temukan 97 Ribu Data ASN di Indonesia Fiktif

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, masih banyak data PNS yang belum diperbaharui. Bahkan, pihaknya pernah menemukan 97 ribu data misterius.

Editor: DionDBPutra
KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Bima mengatakan masih banyak data PNS yang belum diperbaharui. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia ternyata amburadul.

Ada ribuan data pribadi ASN yang diduga fiktif alias palsu. Tak tanggung-tanggung, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan hampir 97 ribu data ASN di Indonesia adalah fiktif.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, sampai saat ini masih banyak data PNS yang belum diperbaharui. Bahkan, pihaknya pernah menemukan sekitar 97.000 data pribadi PNS yang misterius.

Data itu didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014. Artinya, data misterius itu telah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada tahun 2002.

Baca juga: Terungkap, 97 Ribu Data ASN Misterius, 12 Tahun Terima Gaji dan Pensiun tapi Tidak Ada Orangnya

Baca juga: Tjahjo Kumolo Usulkan Oknum ASN  yang Jual Vaksin Covid-19 Secara Ilegal Dipecat

”Pada 2014 kita lakukan pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri," kata Bima, Senin 24 Mei 2021.

Bima mengatakan, dampak dari keberadaan data fiktif itu cukup signifikan. Pasalnya, pemerintah tetap menyalurkan gaji dan membayar dana pensiun, namun setelah ditelusuri gaji dan dana pensiun itu tidak diterima oleh PNS bersangkutan.

”Hasilnya apa? Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya," kata Bima.

Bima menyebut, hingga saat ini pemutakhiran data ASN memang baru dilakukan dua kali, yakni pada 2002 yang saat itu dilakukan secara manual, dan pada 2014 yang dilakukan secara elektronik.

Pemutakhiran data pada 2002 memakan biaya yang cukup besar. Namun, proses pemutakhiran itu tidak menghasilkan data yang akurat sehingga perlu pemutakhiran ulang.

”Sejak merdeka kita baru dua kali mutakhirkan data PNS-ASN. Tahun 2002 dilakukan melalui pendataan ulang PNS dengan sistem manual. Diperlukan waktu lama, biaya besar untuk lakukan itu,” kata Bima.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved