Munas KADIN di Bali Batal, Kamrussamad: Cederai Komitmen Pemulihan Pariwisata Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang rencananya dihelat pada 2-4 Juni 2021 di Nusa Dua, Bali batal dilaksanakan.

Pembatalan ini sendiri mendapat reaksi keras dari salah satu Pengurus Pusat KADIN, H. Kamrussamad.

Dalam keterangan persnya yang diterima Tribun Bali, Kamis 27 Mei 2021, ia mengatakan bahwa tindakan pembatalan itu sendiri telah mencederai semangat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektor pariwisata.

Apalagi, menurutnya pemerintah pusat sendiri berulang kali menegaskan komitmennya untuk membantu pariwisata Bali.

Baca juga: Bantu Perekonomian Bali, Dewan dan Pelaku UMKM Dukung Munas Kadin di Bali

"Pembatalan Munas Kadin tanggal 2-4 Juni 2021 di Bali telah mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya sektor pariwisata," katanya.

Ia menyebutkan bahwa tindakan Ketua Umum Pengurus Pusat KADIN, Rosan Roeslani yang memutuskan penundaan tersebut dinilai telah melanggar AD/ART KADIN.

Apalagi, kepengurusan Rosan sendiri sebenarnya telah berakhir sejak akhir tahun 2020.

"Tapi karena pandemi Covid-19 maka pada bulan Januari 2021 diputuskan Munas di Bali 2-4 Juni 2021," tegasnya.

Bahkan, ia juga mempertanyakan sikap Rosan yang menurutnya mengambil keputusan tiba-tiba dengan membatalkan secara sepihak Munas KADIN di Bali dengan alasan perintah Presiden Joko Widodo.

"Namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dalam rapat harian Kadin Indonesia Rabu 25 Mei dipaksakan sepihak membatalkan Munas di Bali, kata Rosan ini perintah Presiden, apakah benar?," tanya dia.

Pria yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut bahwa penunjukan Bali sendiri menurutnya atas petunjuk dari Presiden Jokowi sendiri.

Baca juga: Munas KADIN Digelar di Nusa Dua, Ketua IHGMA Bali: Trigger Kebangkitan Ekonomi dan Pariwisata Bali

Hal ini menurutnya diungkapkan langsung oleh Rosan pada Rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) KADIN pada bulan April 2021.

"Perlu penjelasan, karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan pada rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada bulan April 2021. Lalu yang mana benar?," ucapnya.

"Kenapa dunia usaha dipermainkan seperti ini saat ekonomi masih sulit dan pemerintah perlu dunia usaha untuk menyerap kredit perbankan," imbuh alumni HMI Makassar ini

Lebih lanjut Kamrussamad memandang pembatalan Munas akan berdampak pada UMKM serta sektor dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan nasional tersebut yaitu industri perhotelan, transportasi serta kuliner yang sudah menyiapkan bahan baku dan material.