Berita Politik
Soal Mundurnya Wayan Muntra dari Kepengurusan Golkar Bali, Sugawa Korry Beri Pernyataan Mengejutkan
Dengan surat pengunduran ini, kami menghargai sebagai sesama teman, dengan harapan nilai-nilai persahabatan sebagai dan kader Golkar tetap terjaga,”
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
“Pasca keluarnya rekomendasi, saya hubungi Pak Muntra dengan harapan bisa aktif di pengurus tapp tidak direspons, alasan sibuk di desa,” paparnya.
Sugawa Korry bahkan pada 1o Maret 2021 mengirimkan surat kesediaan aktif kepada semua pengurus, termasuk Wayan Muntra.
Tetapi, hingga saat ini hanya Muntra yang tidak merespons-nya.
“Tanggal 10 maret 2021, kami kirim surat minta kesediaan aktif sebagai pengurus, tetapi surat tidak direspons sampai sekarang, surat terlampir. Surat tersebut dikirim untuk semua pengurus,” ujar Sugawa Korry.
Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk mengganti Wayan Muntra dari Ketua Bakumham Golkar Bali dan menggantikannya dengan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati.
Bahkan, posisi Muntra sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali tidak digeser sama sekali oleh pihaknya.
“Dengan tidak aktifnya Pak Muntra, Bakumham menjadi terbengkalai, tidak ada yang urus, sedangkan banyak aduan masyarakat ke Golkar Bali, sehingga kami putuskan untuk mengganti ketua Bakumham. Tetapi sebagai wakil ketua tidak kami ganti,” paparnya.
Ngaku Terzalimi
Seperti diberitakan, Konstelasi politik di tubuh Golkar Bali kembali memanas.
Salah satu kader senior Golkar Bali yang juga Mantan Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Muntra memilih mundur dari pengurus partai berlambang pohon beringin itu.
Baca juga: DPP Akan Evaluasi Golkar Bali Terkait Hasil Pilkada di 6 Kabupaten/Kota, PDIP Sebut Bali Tetap Basis
Muntra sendiri sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali sekaligus Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar Bali.
Bahkan, penyerahan surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Semeton Muntra, Wayan Sumantra kepada Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi (OKK) Golkar Bali Muammar Khadafi.
Saat dikonfirmasi mengenai sikapnya tersebut, ia menyebut merasa dizalimi dengan keputusan semena-mena jajaran Golkar Bali.
Ia menceritakan berawal dari pelengseran dari jabatan Ketua DPD Golkar Badung disela-sela tahapan Pileg 2019.
Lalu, larangan untuk maju pada Musda Badung, penjegalan terhadap rekomendasi di Pilkada Badung 2020.
