Soal Mundurnya Wayan Muntra dari Kepengurusan Golkar Bali, Sugawa Korry Beri Pernyataan Mengejutkan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Mundurnya politikus senior Golkar Badung, Wayan Muntra dari jabatannya di kepengurusan Golkar Bali ditanggapi dingin oleh Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Saat dikonfirmasi, Sugawa Korry mengatakan menghormati keputusan Muntra tersebut.

“Dengan surat pengunduran ini, kami menghargai sebagai sesama teman, dengan harapan nilai-nilai persahabatan sebagai dan kader Golkar tetap terjaga,” Rabu 2 Juni 2021.

Hanya saja, ia membantah adanya penzaliman kepada Muntra di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

Baca juga: Mundur dari Kepengurusan Golkar Bali, Wayan Muntra: Saya Sabar Sejak Dulu, Walau Terzalimi

Ia mengungkapkan beberapa fakta bahwa usai Musda Golkar Bali Februari 2020 lalu, pihaknya sempat mengajak Muntra untuk bergabung dalam kepengurusannya.

Saat itu, menurut Sugawa Korry, Muntra menegaskan kesiapannya untuk bergabung dengan jajaran Golkar Bali dengan posisi Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali.

Bahkan, menurut Sugawa Korry, Muntra sendiri menandatangangi pakta integritas sebagai pengurus Golkar Bali.

“Berkenaan dengan berita tersebut diatas, bersama ini saya sampaikan klarifikasi sebagaimana berikut. Setelah musda Golkar Bali, saya kontak Pak Muntra untuk bersedia jadi pengurus Golkar Bali, yang bersangkutan siap dengan tanda tangan pakta integritas terlampir,dengan tanda tangan pakta integritas tersebut, tidak benar Pak Muntra di zalimi dalam musda Golkar Badung,” paparnya.

Mengenai pencalonan Muntra di Pilkada Badung sendiri, Wakil Ketua DPRD Bali membantah adanya penjegalan dalam proses tersebut.

Bahkan, Muntra yang saat itu dicalonkan sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi i I Gusti Ngurah Agung Diatmika diperjuangkan oleh DPD Golkar Bali untuk mendapatkan rekomendasi.

Mengenai turunnya rekomendasi DPP Golkar yang akhirnya jatuh kepada pasangan Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (GIRIASA) sendiri, menurutnya bukan merupakan kewenangan pihaknya di DPD Golkar Bali.

“Terkait pencalonan Pilkada Badung, sejak awal kita dukung penuh, bahkan sampai dipertemukan 2 kali dengan bapak ketum di Nusa Dua.

Tetapi, ketika rekomendasi keluar yang bukan Pak Muntra dari DPP, sesuai juklak itu di luar kewenangan kami,” tegasnya.

Bahkan, usai gagalnya rekomendasi kepada Diatmika-Muntra di Pilkada Badung, pihaknya sempat proaktif dengan menghubunginya agar dapat kembali aktif di jajaran kepengurusan Golkar Bali.

Baca juga: Kritisi Raperda, Golkar Bali Minta Pembentukan BUPDA Jangan Sampai Mematikan LPD yang Sudah Eksis

Hanya saja, Muntra menurutnya tidak merespons-nya dengan alasan kesibukan ngayah di desa.

“Pasca keluarnya rekomendasi, saya hubungi Pak Muntra dengan harapan bisa aktif di pengurus tapp tidak direspons, alasan sibuk di desa,” paparnya.

Sugawa Korry bahkan pada 1o Maret 2021 mengirimkan surat kesediaan aktif kepada semua pengurus, termasuk Wayan Muntra.

Tetapi, hingga saat ini hanya Muntra yang tidak merespons-nya.

“Tanggal 10 maret 2021, kami kirim surat minta kesediaan aktif sebagai pengurus, tetapi surat tidak direspons sampai sekarang, surat terlampir. Surat tersebut dikirim untuk semua pengurus,” ujar Sugawa Korry.

Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk mengganti Wayan Muntra dari Ketua Bakumham Golkar Bali dan menggantikannya dengan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati.

Bahkan, posisi Muntra sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali tidak digeser sama sekali oleh pihaknya.

“Dengan tidak aktifnya Pak Muntra, Bakumham menjadi terbengkalai, tidak ada yang urus, sedangkan banyak aduan masyarakat ke Golkar Bali, sehingga kami putuskan untuk mengganti ketua Bakumham. Tetapi sebagai wakil ketua tidak kami ganti,” paparnya.

Ngaku Terzalimi

Seperti diberitakan, Konstelasi politik di tubuh Golkar Bali kembali memanas.

Salah satu kader senior Golkar Bali yang juga Mantan Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Muntra memilih mundur dari pengurus partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: DPP Akan Evaluasi Golkar Bali Terkait Hasil Pilkada di 6 Kabupaten/Kota, PDIP Sebut Bali Tetap Basis

Muntra sendiri sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali sekaligus Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar Bali.

Bahkan, penyerahan surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Semeton Muntra, Wayan Sumantra kepada Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi (OKK) Golkar Bali Muammar Khadafi.

Saat dikonfirmasi mengenai sikapnya tersebut, ia menyebut merasa dizalimi dengan keputusan semena-mena jajaran Golkar Bali.

Ia menceritakan berawal dari pelengseran dari jabatan Ketua DPD Golkar Badung disela-sela tahapan Pileg 2019.

Lalu, larangan untuk maju pada Musda Badung, penjegalan terhadap rekomendasi di Pilkada Badung 2020.

Terakhir, pergantian dirinya sebagai Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar Bali.

Menurutnya, pergantian tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Padahal, dirinya merasa kalau pengangkatan sebagai Bakumham Golkar Bali sah melalui rapat pengurus.

Hal inilah yang membuat dirinya merasa kecewa dan terzalimi.

“Saya sudah sabar sejak dulu, walaupun saya terzalimi,” jelasnya, Rabu 2 Juni 2021.

Ia mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya sudah bisa legowo dengan keputusan partainya yang melengserkan dirinya dari jabatan Ketua DPD II Badung hingga masalah penjegalan rekomendasi di Pilkada Badung 2020.

Terbukti dengan pinangan Partai Golkar Bali dibawah kepimpinan I Nyoman Sugawa Korry untuk bergabung di kepengurusan sebagai Ketua Bakumham Golkar Bali.

“Saya sudah legowo dengan kejadian-kejadian yang lalu. Tapi ini kok lagi saya dizalimi. Saya dulu diminta bergabung di kepengurusan Golkar Bali sebagai Ketua Bakumham. Tapi tahu-tahu saya digantikan, tanpa pemberitahuan lagi. Inikan aneh, seakan-akan mengusir saya secara halus,” tandasnya.

Kendati beberapa kali terzalimi, Muntra tetap menganggap Golkar bagian dari perjalanan karir politiknya.

Ke depan, pria yang berprofesi sebagai Notaris ini berharap agar Golkar Bali bisa lebih menghargai perjuangan kader yang telah bahu-membahu ikut membesarkan partai.

“Semoga kedepannya, Partai Golkar bisa lebih menghargai perjuangan kader, jangan asal main ganti begitu saja,” pungkasnya.(*)

Artikel lainnya di Berita Politik