Pokir Dewan dan Uang Perjalanan Dinas DPRD Badung Dikabarkan Dipotong, Sekwan Sebut Sesuai Kebutuhan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Sejumlah anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dikabarkan ada pemotongan.

Pemotongan dilakukan lantaran keuangan Badung lagi bermasalah, mengingat adanya pandemi covid-19 yang mematikan pariwisata.

Menurut informasi yang didapat, sejumlah anggaran Dewan yang terpotong seperti Pokok Pikiran (Pokir), uang perjalanan Dinas, transportasi dan yang lainnya.

Pemotongan dilakukan sebab di tengah pandemi ini pendapatan asli daerah (PAD) Badung anjlok karena penyumbang terbesar dari sektor pariwisata.

Baca juga: SDN 4 Sulangai Petang Badung Sudah Dua Kali Dibobol Maling, Puluhan Laptop Raib

Pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Badung dikabarkan akan dihilangkan.

Perjalan dinas DPRD ke luar dan ke dalam daerah dipotong 50 persen di luar realisasi. 

Selain itu, tunjangan perumahan dan transportasi DPRD dikabarkan dipotong sebesar Rp 10 miliar.

Sekretaris Dewan Badung, I Gusti Made Agung Wardika yang dikonfirmasi Senin 7 Juni 2021 mengakui  untuk alokasi anggaran di DPRD Badung tentu mengikuti dari arahan Bupati Badung.

Namun untuk di DPRD Badung semua menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

"Tidak ada pemangkasan anggaran secara gradual. Intinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keuangan daerah," katanya.

Agung Wardika mengakui untuk  perjalanan dinas menyelesaikan dan diefektifkan. 

Sehingga kebutuhan betul-betul riil sesuai amanah undang-undangan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi dewan.

"Sekarang kegiatan kita tidak sama pola sebelum pandemi, jelas berkurang kegiatannya dan batasi," ungkapnya.

Pihaknya mengaku bersama pimpinan sangat selektif untuk melakukan kegiatan. Bahkan dirinya memahami betul kondisi keuangan daerah.

Baca juga: Disdikpora Kabupaten Badung Mulai Mempersiapkan PPDB, Pendaftaran Secara Online

"Kita jalankan sesuai kemampuan. Bahkan dengan kondisi ini pimpinan dewan sudah memahami juga," akunya.

Namun untuk tunjangan perumahan dan transportasi Dewan, birokrat asal desa Bongkasa Abiansemal itu,  mengakui tidak mungkin ada pemotongan. 

Sebab pada anggaran awal atau appraisal, hasil appraisal dibawah pagu anggaran yang dipasang di APBD induk.

Selain itu, pihaknya mengaku tetap menyesuaikan dan pada bulan April sudah dibayarkan.

"Pemangkasan tunjangan perumahan dan transportasi tidak ada pemangkasan karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga amanah undang-undang," ucapnya.

Disinggung mengenai kabar penghilangan kegiatan Pokir Dewan, Agung Mardika tidak  berani memberikan keterangan lebih lanjut. Sebab Pokir itu kebijakan Bupati dan ada kewenangan Bappeda Badung.

"Untuk pokir saya tidak ada kewenangan untuk menjawab," katanya

Kendati demikian, pihaknya mengakui, penyesuaian anggaran ini masih berproses di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasalnya realokasi anggaran ini benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas.

"Sekarang kami masih berproses untuk itu. Intinya yang jelas tidak ada pemangkasan secara bertahap" pungkasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Badung