Breaking News:

OJK Sebut Securities Crowfunding Sebagai Perwujudan Budaya Gotong Royong

Hoesen, berharap kegiatan sosialisasi dapat membuka wawasan peserta mengenai alternatif solusi pendanaan bagi UMKM

Tribun Bali/Karsiani Putri
Tangkapan layar dari acara Webinar Security Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digelar pada Selasa 8 Juni 2021 - OJK Sebut Securities Crowfunding Sebagai Perwujudan Budaya Gotong Royong 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) mensosialisasikan P OJK Nomor 57/P OJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowfunding (SCF) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara virtual pada Selasa 8 Juni 2021.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat membuka wawasan peserta mengenai alternatif solusi pendanaan bagi UMKM melalui instrumen pasar modal berbasis teknologi informasi.

Hoesen menuturkan, bahwa OJK dalam meluncurkan SCF dengan pertimbangan yang matang dan juga mencermati serta mengadopsi budaya yang sangat lekat di tengah masyarakat, yakni budaya gotong royong.

Menurutnya, istilah crowdfunding sendiri dapat diartikan sebagai urunan dana atau patungan guna membantu saudara, kerabat atau sahabat yang sedang membutuhkan bantuan.

Baca juga: OJK Gelar Webinar Security Crowdfunding, UMKM Diharapkan Mendapatkan Wawasan

"Budaya-budaya tersebut kemudian kita serap ke dalam bentuk aktivitas bisnis di pasar modal melalui konsep penawaran efek. Hanya saja mekanismenya dilakukan melalui aplikasi atau platform digital atau sering kita sebut dengan istilah financial technology securities crowdfunding," katanya.

Dirinya menuturkan, bahwa pada awalnya fintech crowdfunding diatur dalam P OJK Nomor 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau sering disebut Equity Crowdfunding (ECF).

Lalu, setelah dievaluasi oleh pihak OJK, kegiatan ECF tersebut ternyata masih memiliki banyak keterbatasan diantaranya, yakni jenis pelaku usaha harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan jenis efek yang dapat ditawarkan hanya berupa saham.

Sebagai gambaran, sampai akhir Desember 2020 jumlah penerbit atau pelaku UMKM yang memanfaatkan ECF dari empat penyelenggara, baru mencapai 129 penerbit dengan jumlah dana yang dihimpun Rp 191,2 miliar.

Dan jika dibandingkan dengan jumlah UMKM menurut data Kemenkop UKM tahun 2018 sebesar 64 juta pelaku usaha dan jumlah penerbit ECF tersebut masih sangat sedikit.

Menurutnya, berkaca dari evaluasi, OJK memutuskan untuk mencabut P OJK Nomor 37 tahun 2018 dan menggantinya dengan P OJK Nomor 57 tahun 2020 guna memperluas jenis pelaku usaha yang dapat terlibat, tidak hanya PT tapi CV, Firma dan Koperasi.

Selain itu, P OJK 57 tersebut juga memperluas jenis efek yang dapat ditawarkan, dari hanya saham kini bisa obligasi dan sukuk.

"Di samping memberikan kemudahan dari sisi penerbit (UMKM, red), kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi para investor ritel, khususnya yang berdomisili di daerah kedudukan UMKM yang menerbitkan SCF untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi di daerah masing-masing," ungkap Hoesen.

Menurutnya, pasca diterbitkannya P OJK Nomor 57 tahun 2020, hingga 31 Mei 2021 total penyelenggara bertambah menjadi lima dan jumlah penerbit atau pelaku UMKM yang memanfaatkan ECF juga tumbuh 17,05 persen secara year to date (ytd) menjadi 151 penerbit.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved