Breaking News:

Berita Denpasar

Pengenaan PPN 12% untuk Pendidikan, Kepsek SMP di Denpasar: Pendidikan Bukan Usaha Komersial

selain berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok, pemerintah juga berencana menerapkan PPN sebesar 12 persen bagi sekolah.

Penulis: Putu Supartika | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Dwi Suputra
Ilustrasi sekolah baru - Sejak penerapan sistem zonasi membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar berancang-ancang menambah jumlah sekolah. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 membuat pemerintah kelimpungan karena pendapatan negara menurun.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendapatkan pendapatan salah satunya dengan menarik pajak.

Dimana selain berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok, pemerintah juga berencana menerapkan PPN sebesar 12 persen bagi sekolah maupun jasa pendidikan lainnya.

Kepala SMPN 8 Denpasar, I Wayan Murah mengatakan pengenaan PPN untuk pendidikan belum saatnya dilakukan saat ini.

Apalagi PPN tersebut sampai dikenakan untuk pendidikan dasar.

Wacana PPN 12% untuk Sekolah, Plt Disdikpora Denpasar: Itu yang Kena Pajak Jasa Pendidikan Apa?

Rencana Pemerintah Pungut Pajak Bagi Sekolah, Banyak Kepsek di Badung Ngaku Tak Tau Informasi Itu

“Menurut saya pribadi, kalau untuk pendidikan terutama pendidikan dasar belum saatnya (dikenai PPN),” kata Murah saat diwawancarai Sabtu, 12 Juni 2021.

Jikapun memang dilaksanakan, ia meminta agar dilaksanakan secara selektif.

Selain itu kriterianya juga harus jelas dan tidak pukul rata.

“Kalau pun harus, dilaksanakan secara selektif dan jelas kriterianya yang bagaimana. Tidak pukul rata,” imbuhnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved