Breaking News:

Berita Buleleng

66 Koperasi Sudah Tak Beroperasi di Buleleng, Anggota Dewan Desak Cabut Badan Hukumnya

Untuk anggota dewan, khususnya di Komisi III DPRD Buleleng mendesak pemerintah untuk mencabut badan hukumnya, agar tidak disalahgunakan.

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Wema Satya Dinata
Ilustrasi Koperasi - Dewan Buleleng Desak Pencabutan Badan Hukum 66 Koperasi yang Sudah Tak Beroperasi 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sebanyak 66 unit koperasi yang tersebar di Buleleng tidak beroperasi.

Hal ini dilihat dari tidak terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta bubarnya para pengurus.

Untuk anggota dewan, khususnya di Komisi III DPRD Buleleng mendesak pemerintah untuk mencabut badan hukumnya, agar tidak disalahgunakan.

Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Wayan Masdana saat rapat membahas rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 mengatakan, pemkab dalam hal ini Dinas Perdagangan Perindustrian dan UMKM Buleleng harus segera mencabut 66 unit koperasi yang sudah tidak beroperasi itu.

Baca juga: Banyak Penduduk Tinggal di Daerah Lain, Vaksinasi di Kecamatan Gerokgak Buleleng Baru Tercapai 56%

"Yang sudah tidak beroperasi cabut saja badan hukumnya agar tidak disalahgunakan.

Kalau dalam kondisi sakit, masih bisa dibina," ucapnya.

Selain mendesak pemkab mencabut badan hukum koperasi-koperasi yang tidak beroperasi, ia juga mengusulkan kepada pemkab untuk membentuk koperasi daerah, yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan.

Sebab dengan adanya koperasi daerah ini, dirasa dapat memasarkan produk-produk UKM di Buleleng.

"Bisa dipasarkan ke daerah lain. Jadi dengan adanya koperasi daerah ini, bisa membantu pemasaran produk UKM di Buleleng," katanya

Sementara Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM Buleleng Ketut Yadnya mengatakan, 66 unit koperasi itu sudah lama tidak beroperasi, atau sebelum pandemi Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved