75 Persen Karyawan Wajib WFH Selama Penguatan PPKM Mikro Mulai 22 Juni

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro selama 14 hari, yakni mulai 22 Juni-5 Juli 2021. Langkah ini merespons melonjaknya kasus Covid-19 selama beberapa waktu belakangan.

Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sejumlah menteri serta kepala lembaga terkait, Senin 21 Juni 2021.

"Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 (Juni) sampai 5 Juli, dua minggu ke depan bahwa beberapa penguatan PPKM mikro nanti akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin 21 Juni 2021.

Baca juga: Terkait Informasi PPKM Mikro Diperketat, Begini Kata Kadiskes Badung

Baca juga: IDI Sarankan Pemerintah Lakukan Lockdown Daripada PPKM Mikro Untuk Menekan Penularan Covid-19

Seperti dilansir Kompas.Com, Airlangga menjelaskan, terdapat sejumlah aturan pembatasan selama masa penguatan PPKM mikro.

Pertama, kegiatan perkantoran di zona merah atau risiko tinggi Covid-19 wajib menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi 75 persen karyawan.

Karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) hanya 25 persen.

Selain, selain zona merah, WFH dan WFO diterapkan 50 persen banding 50 persen karyawan.

Dianjurkan untuk memberlakukan WFH secara bergilir agar tidak ada karyawan yang diam-diam melakukan perjalanan ke luar daerah.

Kedua, kegiatan belajar mengajar di zona merah wajib dilakukan secara daring. Di zona lainnya sekolah wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Selanjutnya, kata Airlangga, kegiatan sektor esensial seperti industri pelayanan dasar utilitas publik, proyek vital nasional, tempat kebutuhan pokok masyarakat mulai dari supermarket hingga apotek, tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan protokol kesehatan lebih ketat.

Kemudian, kegiatan dine in atau makan di restoran, warung, kafe, hingga pedagang kaki lima baik yang berdiri sendiri maupun di pasar atau pusat perbelanjaan (mal) dibatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas total. Sisanya dapat menggunakan sistem take away atau dibawa pulang.

"Dan layanan pesan antar atau dibawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran. Jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam dan kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, dan pasar hanya beroperasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas maksimal pengunjung 25 persen.

Terkait dengan kegiatan ibadah, akan dilakukan penutupan sementara pada masjid, mushala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya yang berada di zona merah Covid-19 sampai situasi dinyatakan aman.

Hal ini akan segera diatur dalam surat edaran Menteri Agama. Tak hanya tempat ibadah, lanjut Airlangga, fasilitas umum seperti taman, tempat wisata, dan area publik lainnya yang berada di zona merah juga akan ditutup sementara sampai dinyatakan aman.

Di luar zona merah, kegiatan di tempat-tempat tersebut diizinkan dibuka 25 persen dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan serupa juga akan diterapkan pada kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan di zona merah.

Di luar zona merah, kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan dibatasi 25 persen dari kapasitas total lokasi.

"Juga dengan catatan bahwa kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makan di tempat, artinya makan itu dibawa pulang," kata Airlangga.

Selanjutnya, kegiatan rapat dan seminar di zona merah wajib dilakukan secara daring sampai situasi dinyatakan aman. Di zona lainnya, kegiatan tersebut diizinkan paling banyak 25 persen dari kapasitas tempat.

"Kemudian transportasi umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemerintah daerah dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat," kata Airlangga.

Adapun sebelumnya pemerintah menerapkan PPKM mikro tahap ke-10 selama 15-28 Juni 2021. Kebijakan itu diberlakukan di 34 provinsi di Tanah Air.

Ambil langkah radikal

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menyatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional.

Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' secara daring, Minggu 20 Juni 2021.

Menurut Hermawan, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah. Dengan demikian, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan. Ia menegaskan, pemerintah harus mampu menentukan prioritas.

"Dulu kita takut, ketika bahasa lockdown, takut PSBB nasional dengan asumsi butuh ratusan triliun. Kira-kira berapa duit yang sudah habis hingga 15 bulan berlalu ini? Tapi tidak mampu kita ukur," ujarnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada kebijakan yang cukup kuat dari pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Hermawan mengungkapkan, jika kebijakan pemerintah seperti ini terus, Indonesia tidak akan pernah selesai mengatasi pandemi.

"Rasa-rasanya kalau negara kita begini-begini saja, kita tidak akan pernah keluar dari pandemi Covid-19. Rem, gas, rem, gas itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu," tandasnya.