Breaking News:

Corona di Bali

Bali Masuk Dalam Skema PPKM Darurat 3 Sampai 20 Juli, WFH 100 Persen Bila Ini yang Terjadi

Rakor tersebut membahas tentang penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat pada Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

Tribun Bali/I Putu Supartika
Pelaksanaan sidak prokes hari pertama PPKM mikro di Denpasar, Bali, Selasa 9 Februari 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Update penanganan Covid-19 di Bali, hari ini Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Harfendi mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 melalui video conference (vidcon) dari Ruang Yuda Puskodalops Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, pada Selasa 29 Juni 2021.

Rakor juga diikuti oleh Mendagri, para Gubernur di Jawa dan Bali, Panglima TNI, Kapolri.

"Rakor ini membahas terkait dengan usulan 2 tahap intervensi pemerintah untuk menurunkan kenaikan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali dengan nilai assessment 3 dan 4," terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali.

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, itu Kasdam turut didampingi Asops Kasdam IX/Udayana dan Karumkit TK II Udayana selaku pejabat Kodam IX/Udayana terkait dalam hal ini.

Sedangkan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, mengikuti secara terpisah dari Makodim 1601/Lotim.

Baca juga: Jelang Pengetatan Masuk Bali, 40 Persen Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Hari Ini Dibatalkan

Adapun Level assessment ditetapkan berdasarkan tingkat penyebaran dan peningkatan penambahan kasus terpapar covid-19, serta mobilitas masyarakat dan perkonomian termasuk terkait vaksinasi, untuk wilayah kabupaten/kota di Bali sendiri menempati level assessment 3.

Sementara itu, dalam paparannya, Menkomarves RI, Luhut, menekankan rencana pemerintah melaksanakan PPKM Darurat pada 3 sampai 20 Juli 2021 diterapkan kepada Kabupaten/Kota dengan level assessment 4 dan 3 apabila ada penambahan kasus diatas 10.000 per harinya secara nasional.

“Pengetatan aktivitas masyarakat untuk level 4 dan 3 meliputi WFH (work from home) 100%, serta pembatasan kapasitas dan jam operasional untuk restoran dan mall,” ujar Menko Marves RI.

Hal ini merupakan evaluasi atas penerapan PPKM Mikro dengan menekankan pendekatan top down, serta mekanisme pelaporan, supervisi dan monitoring yang sistematis dengan pelibatan TNI-Polri bersama aparatur desa.

"Pencapaian target vaksinasi pada daerah-daerah pusat mobilitas dan ekonomi serta melepaskan tekanan pada pelayanan kesehatan akibat lonjakan kasus saat ini, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pasca 20 Juli 2021 nanti," terangnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved