Breaking News:

Berita Bali

PPKM Darurat Mulai Diberlakukan, WNA Pelanggar Protokol Kesehatan di Bali Terancam Dideportasi

"Kami akan memberikan tindakan tegas apabila orang asing tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan, kami akan memberikan tindakan administrasi

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Wema Satya Dinata

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Jamaruli Manihuruk menyampaikan bahwa bagi WNA yang berada di Bali, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini, yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan tindakan tegas.

"Kami akan memberikan tindakan tegas apabila orang asing tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan, kami akan memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian," ujar Jamaruli Manihuruk, Kamis 1 Juli 2021 malam di Gedung Jaya Sabha Kediaman Rumah Dinas Gubernur Bali.

Didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana, Kakanwil Kemenkumham Bali menambahkan tindakan administrasi Keimigrasian itu sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Disana berbunyi setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian salah satunya adalah pendeportasian.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali Segera Diterapkan, Vaksinasi di Gedung Kesenian Gde Manik Batal Diperpanjang

"Hal ini kami tegaskan kembali kepada orang asing yang berada di Bali bahwa kami akan melakukan pendeportasian jika orang asing tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 75 tersebut, ini juga merupakan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan juga Gubernur Bali," ungkap Jamaruli Manihuruk.

Perlu diketahui oleh semua Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Bali, bahwa kali ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tidak akan main-main terhadap pengawasan orang asing yang membahayakan dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung akan dideportasi.

Jamaruli Manihuruk juga menyampaikan bahwa data pada Tahun 2021, WNA yang sudah dilakukan tindakan administrasi keimigrasian secara keseluruhan sebanyak kurang lebih 100 orang.

Dengan rincian yang telah dideportasi karena kasus pelanggaran protokol kesehatan sekitar 10 orang, dan 90 orang dengan kasus pelanggaran keimigrasian.

Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menambahkan dalam pengawasan Warga Negara Asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sudah melaksanakan sejak lama dengan menggandeng dari unsur Satpol PP dan Kepolisian.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved