Berita Bali
Fraksi Demokrat Sebut SE Gubernur Bali Soal PPKM Darurat Buat Masyarakat Bingung,Ini Tanggapan Sekda
kebijakan yang memiliki tujuan baik tersebut justru malah membuat masyarakat bingung mau berbuat apa dalam mempertahankan hidupnya akibat Pandemi
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
“Pertama, waktu pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik di warung makan dan lain-lain tidak disebutkan dengan jelas dalam Surat Edaran waktu tutup bungkus/take away. Akan tetapi pelaksanaannya ditutup pukul 20.00 Wita,” ujarnya.’
Kemudian, ia menyebutkan pemberlakuan physical distancing, pembatasan kapasitas 50 persen pengunjung di tempat-tempat publik seperti pasar, supermarket, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama di tempat-tempat makan atau warung kuliner.
Ketiga, fasilitas umum seperti lapangan ataupun pantai yang merupakan ruang terbuka kenapa harus ditutup sedangkan masyarakat membutuhkan tempat olahraga, udara segar dan sinar matahari untuk meningkatkan imun.
“Kenapa tidak diterapkan prokes ketat dan pembatasan pengunjung saja?,” tandasnya.
Selain itu, dengan penerapan PPKM Darurat di Bali, beredar isu di masyarakat bahwa akan ada penundaan dibukanya penerbangan Internasional terbatas.
“Ini menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat kenapa setiap menjelang atau akan dibuka selalu ada data peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 sehingga dibuatkan PSBB atau PPKM atau PPKM Darurat Covid 19 dan sejenisnya sehingga membuat rencana pembukaan ditunda. Kenapa hanya Bali yang ditunda-tunda terus?,” terang dia.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali juga menyinggung soal proves vaksinasi yang telah berjalan saat ini.
Kata dia, penduduk Bali saat ini sudah mendekati 70 persen menjalankan vaksinasi.
Namun muncul pertanyaan dari masyarakat kenapa Bali diikutkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat bersama dengan Jawa.
Baca juga: Penerapan PPKM Darurat di Tabanan Terus Diperketat, Masih Ada Yang Tidak Menggunakan Masker
“Padahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, Bali masih lebih tinggi prosentase vaksinasi. Disamping itu, masyarakat Bali paling disiplin melaksanakan prokes dan telah mengikuti program vaksin mencapai target,” ungkap Nova
Pihaknya juga mempertanyakan soal pemberlakuan PCR bagi Orang yang masuk ke Pulau Bali sungguh kebijakan yang dianggap memberatkan pengunjung ke Bali.
Menurutnya, di tengah masyarakat Bali yang sedang mengharapkan kunjungan wisatawan baik wisman (wisatawan mancanegara) maupun wisnus (wisatawan nusantara) walau masih sangat terbatas.
“Maka untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar kebijakan ini bisa ditinjau kembali, dan atau dikembalikan ke pemberlakuan Rapid Antigen yang sama di berlakukan baik laut, darat maupun udara,” papar dia.
Selain itu, pihaknya juga meminta Gubernur Bali, Wayan Koster dalam situasi perekonomian yang sulit ini untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Dalam situasi yang sulit dan perekonomian Provinsi Bali sedang terpuruk ini, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan saudara Gubernur untuk program kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya dan agar pengawasannya dilakukan dengan ketat sehingga sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat,” pungkasnya.
