Polda Bali Awasi Akun Medsos Provokatif Soal Covid-19 dan PPKM Darurat 

Tokoh publik atau tokoh perwakilan siapapun bakal ditindak tegas oleh kepolisian

Tribun Bali / Adrian Amurwonegoro
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Djuhandhani Rahardjo Puro 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Puluhan akun media sosial ada dalam pengawasan Polda Bali karena disinyalir mengunggah postingan bernada provokatif terkait penanganan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Djuhandhani Rahardjo Puro saat dijumpai Tribun Bali di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, pada Selasa 6 Juli 2021.

"Kegiatan sosialisasi sudah kita lakukan, kemudian upaya-upaya lain dari satgas hukum adalah melaksanakan upaya penyelidikan dan melaksanakan upaya take down terhadap semua yang memprovokasi melalui medsos," tegasnya.

Baca juga: PPKM Darurat, Semua Akses Masuk Pantai di Denpasar Ditutup Sementara

"Yang diawasi sudah puluhan. Sudah setiap hari ada berkembang," imbuhnya.

Djuhandhani secara tegas menyatakan tidak akan segan melakukan penegakkan hukum manakala akun-akun yang kini dalam pengawasan tersebut melakukan tindak provokasi lewat medsos terkait kebijakan pemerintah khususnya PPKM darurat.

"Kami tidak akan segan. Bukan hanya pemanggilan namun akan ditindak secara aturan hukum dan sudah ditekankan Mabes Polri ditindak tegas, kalau ada unsur pidana akan kita tindak," jelasnya.

Tokoh publik atau tokoh perwakilan siapapun bakal ditindak tegas oleh kepolisian, mengingat situasi Covid-19 saat ini yang mengkhawatirkan justru oknum-oknum melalui akun medsos memprovokasi dan membuat masyarakat menentang kebijakan pemerintah yang sedang berupaya keras menekan angka Covid-19.

"Kita sadari semua bahwa ini adalah PPKM darurat. Situasi Jawa dan Bali sangat menghawatirkan. Oleh karena itu apa yang dilaksanakan hanya satu, menjaga keselamatan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apapun terus terang akan saya tabrak, kalau memang melanggar hal ini," tegas Djuhandhani.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan turut memprovokasi, serta agar percaya kepada pemerintah.

Djuhandhani berpesan bahwa pemerintah mengambil jalan yang benar-benar situasi negara dalam keadaan darurat kesehatan.

"Tujuan kami dari pemerintah adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat, tidak ada tujuan lain," kata dia.

Polisi Tak Main-Main Pada Pelanggar

Sebelumnya, Kapolda Bali Irjen. Pol. Drs. I Putu Jayan Danu Putra, menegaskan pihaknya tidak main-main terhadap pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali.

Hal ini disampaikan Kapolda Bali di sela kegiatan Vaksinasi Covid-19 serentak di Bali bagi anak usia 12 - 17 Tahun di SMA Negeri 4 Denpasar, Bali, pads Senin 5 Juli 2021.

Irjen. Pol. Drs. I Putu Jayan Danu Putra, menyampaikan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak yang memiliki kewenangan dapat memberikan sanksi kepada pelanggar aturan.

“Untuk sanksi dari Satpol PP bisa memberikan sanksi administratif, dan dari kepolisian bisa memberikan tidak pidana ringan (Tipiring, red) terlebih untuk klub malam bisa dikenakan unsur pidana," tegasnya.

Memasuki hari ketiga PPKM Darurat, Kapolda kepada berpesan kepada masyarakat agar tetap menaati setiap peraturan yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur.

"Utamanya mengenai pembatasan orang dan tempat yang menjadi terapan PPKM darurat tersebut," pungkas Kapolda Bali. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved