Breaking News:

Berita Tabanan

Dinsos Tabanan Masih Data Masyarakat Penerima Bansos, Distribusi Masih Tunggu Arahan Pusat

Seluruh bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Tabanan yang bersumber dari pemerintah pusat dijadwalkan cair bulan Juli 2021

Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Made Prasetya Aryawan
Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan - Dinsos Tabanan Masih Data Masyarakat Penerima Bansos, Distribusi Masih Tunggu Arahan Pusat 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Seluruh bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Tabanan yang bersumber dari pemerintah pusat dijadwalkan cair bulan Juli 2021 ini.

Hal itu terungkap setelah Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengikuti rapat koordinasi mengenai bantuan sosial dalam pelaksanaan PPKM Darurat di masa pandemi ini dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, secara virtual di Kantor Bupati Tabanan, Bali, Sabtu 17 Juli 2021.

Pemerintah pusat juga sedang merancang pemberian paket beras sebanyak 3.000 paket bagi masyarakat yang belum menerima bansos.

Dinas Sosial Tabanan bekerjasama dengan pihak desa saat ini tengah melakukan pendataan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa 3.000 paket beras 5 kg yang akan didistribusikan bagi terdampak Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta Bantuan Tunai dan Sembako Segera Dibagikan ke Masyarakat

Penerima bantuan paket beras ini diberikan kepada masyarakat di luar penerima BST, PKH, BPNT, serta BLT Dana Desa (DD).

“Jadi untuk 3.000 paket beras itu akan diberikan oleh pemerintah pusat. Sekarang kita masih menunggu juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pusat terkait bantuan itu,” kata Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan saat dikonfirmasi, Minggu 18 Juli 2021.

Gunawan melanjutkan, para penerima paket ini adalah untuk masyarakat yang sama sekali belum menerima bantuan sosial.

Artinya, mereka yang mendapat bantuan 3.000 paket beras ini di luar dari penerima BST, PKH, BPNT, serta BLT DD.

Pihaknya saat ini bekerjasama dengan pihak desa untuk melakukan pendataan.

“Justru yang menerima ini di luar dari PKH, BST, BPNT dan BLT DD itu. Syaratnya adalah masyarakat tersebut terdampak pandemi,” ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved