Sejak Tanggal 3 Juli 2021, Pendapatan PD Parkir Denpasar Anjlok Hingga 70 Persen Karena PPKM Darurat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Penerapan PPKM Darurat tak hanya berdampak pada masyarakat khususnya pedagang dan pengusaha kecil, namun juga berdampak pada perusahaan daerah.

BACA JUGA: Pemuda Karangasem Gelar Aksi Solidaritas Dengan Berbagi Makanan Gratis Ditengah PPKM Darurat

Karena banyak tempat publik dan sektor non esensial yang ditutup, pendapatan Perumda Bukti Praja Sewakadarma atau PD Parkir Kota Denpasar pun anjlok.

Sejak tanggal 3 Juli 2021 hingga saat ini penurunan yang pendapatan mencapai 60 hingga 70 persen.

Hal ini dikatakan oleh Kasi Pelaporan dan Pengaduan PD Parkir Kota Denpasar, Desak Eka Prasetya Minggu 18 Juli 2021.

Eka mengatakan, penurunan tersebut terjadi akibat banyak parkir pelataran dan parkir tepi jalan yang tutup karena tak ada pengunjung.

Biasanya pendapatan parkir bisa didapat dari pengunjung tempat publik serta beberapa sektor non esensial yang saat ini 100 persen tutup.

“Penurunan yang terjadi 60-70 persen karena banyak pelataran tepi jalan yang tutup. Jadinya petugas parkir kan tidak berjaga di sana sehingga pendapatan berkurang,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya harus tetap mengikuti aturan dari Pemerintah meskipun harus mengalami penurunan pendapatan.

“Kami mau tidak mau harus ikut aturan Pemerintah. Sehingga kami pun tidak bisa berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Pihaknya mengatakan, bulan Januari hingga bulan Juni 2021, pendapatan parkir tepi jalan sebesar Rp600 juta.

Sedangkan parkir pelataran mencapai Rp350 juta.

Namun, sejak Juli ini semuanya semakin menurun.

“Yang paling terasa penurunannya itu untuk parkir di lapangan baik di lapangan Renon, Puputan Badung, maupun Taman Kota Lumintang. Karena kawasan itu yang paling ramai, apalagi akhir pekan,” katanya.

Pihaknya berharap setelah penerapan PPKM Darurat ini pendapatan dari parkir bisa membaik.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar, I Nyoman Putrawan menambahkan, pihaknya pun berupaya meningkatkan pendapatan parkir dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak.

Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pengelola minimarket hingga Desa Adat.

Putrawan pun mengaku tengah mencari peluang lain yang berpotensi meskipun tak memperoleh pendapatan yang besar.

“Kami mulai masuk ke beberapa Desa Adat untuk melakukan kerjasama misal ke pasar Desa Adat dan beberapa Desa Adat sudah mau,” katanya.

Selain itu pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa manajemen minimarket untuk bekerjasama.

Namun, yang menjadi masalah juga, masyarakat yang berbelanja ke minimarket juga tidak banyak.

“Tetapi paling tidak kami membangun kerjasama dulu, dan mudah-mudahan hasilnya baik,” katanya.

Selain itu, dengan perubahan nomenklatur dari Perusahaan Daerah Parkir menjadi Bukti praja Perumda Bhukti Praja Sewakadharma Denpasar, pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan Pemkot Denpasar untuk melakukan pengelolaan beberapa aset milik Pemkot.

“Dengan perubahan nomenklatur, ada beberapa core bisnis yang bisa kami ambil mulai dari pengelolaan aset, perdagangan dan jasa lainnya. Itu akan kami maksimalkan juga untuk meningkatkan pendapatan,” katanya.

Khusus untuk aset milik Pemkot Denpasar, pihaknya mengaku tengah melakukan kajian akademis serta berkoordinasi dengan Bagian Hukum.

Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran akibat berkurangnya pendapatan pihaknya juga melakukan efisiensi.

Efisiensi tersebut menyasar tunjangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengadaan seragam dinas. (*)