Selama Pelaksanaan PPKM Darurat, 545 Pelaku Usaha di Badung Lakukan pelanggaran

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung mencatat ada sebanyak 545 usaha di Badung yang melanggar saat dilaksanakannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kendati demikian, tercatat ada sebanyak 4 usaha yang diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp 1 Juta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Pihaknya mengakui dari hasil rekapan yang dilakukan, juga sampai melakukan penyegelan ke beberapa tempat usaha.

Baca juga: Polsek dan Jajaran di Badung Salurkan Bansos kepada Masyarakat yang Kurang Mampu

“Untuk penyegelan kami ada sebanyak 17 tempat usaha, karena melanggar PPKM darurat,” ucapnya Rabu 21 Juli 2021.

Birokrat asal Denpasar itu mengatakan dari 545 usaha yang melanggar, ada sebanyak 442 pelaku usaha mendapatkan teguran lisan.

Selain itu, sebanyak 83 pelaku usaha mendapatkan teguran tertulis, 4 pelaku usaha didenda, dan 17 tempat usaha disegel.

“Untuk penyegelan beberapa usaha tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. Baik dari Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Bupati Badung,” ucapnya.

Dijelaskan  pemberian denda ada SOP yang berdasar Perda dan Perbup tersebut.

Kalau saat PPKM mikro dirinya mengaku hanya beri peringatan, surat pernyataan setelah itu baru denda atau tutup 1 minggu.

“Saat ppkm darurat keduanya bisa kami berikan, denda dan tutup sementara,” imbuhnya

Selain tempat usaha, dirinya juga mengaku telah melakukan pengawasan kepada masyarakat atau perorangan.

 Hanya saja semua dilakukan saat tim yustisi kabupaten Badung melakukan penyekatan di beberapa tempat seperti di Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan yang lainnya.

“Kalau pelanggaran perorangan juga banyak, jumlahnya mencapai 105 orang. Namun pelanggarannya dan sanksi yang diberikan berbeda-beda,” ucapnya.

Baca juga: Ditangkap di Badung karena Menjual Tembakau Sintetis, Ruliansyah Dituntut 8 Tahun Penjara

Dijelaskan kalau pelanggaran perorangan sebanyak 66 mendapatkan teguran lisan, sebanyak 9 orang mendapatkan teguran tertulis, 6 orang sanksi kerja sosial dan 24 orang didenda.

Kendati demikian, pengetatan dan pengawasan itu akan terus dilakukan, untuk menekan kasus covid-19 di Badung.

“Tim Yustisi akan terus kami gerakkan untuk menekan kasus. Bahkan kami akan tetap bersinergi dengan aparat terkait terutama TNI dan Polri,” bebernya

Disinggung mengenai wilayah yang banyak terdapat pelanggaran, Suryanegara mengaku pelanggaran banyak terjadi di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara.

Dirinya menyebutkan dari hasil rekap data untuk di wilayah Kuta selatan pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Berbeda dengan Kuta Utara paling banyak pelanggaran perorangan.

“Mungkin mobilitas penduduk banyak sekarang di Kuta Utara. Untuk pelanggaran perorangan di Kuta utara 73 orang dan tempat usaha sebanyak 121. Begitu juga di Kuta selatan pelanggaran perorangan sebanyak 17 orang dan tempat usaha sebanyak 155 tempat usaha,” tungkasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Badung