Berita Denpasar

Soal Dugaan Korupsi Dana BKK di Pemkot Denpasar, Kejari Periksa 100 Saksi,Termasuk bendesa & Pejabat

Dari penyidikan ini, penyidik Kejari Denpasar telah memeriksa sekitar 100 saksi, termasuk bendesa dan pejabat di dinas Kota Denpasar dan Provinsi Bali

Penulis: Putu Candra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Putu Candra
Kajari Denpasar, Yuliana Sagala didampingi para kasi saat memberikan keterangan dihadapan awak media terkait penanganan dugaan korupsi BKK. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus mendalami dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2020/2021 untuk pengadaan aci-aci dan sesajen pada banjar di Kota Denpasar.

Kasus ini telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Dari penyidikan ini, penyidik Kejari Denpasar telah memeriksa sekitar 100 saksi, termasuk bendesa dan pejabat di dinas Kota Denpasar dan Provinsi Bali.

"Jadi kami Kejari Denpasar telah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi BKK pengadaan aci-aci dan sesajen. Tapi ini masih dalam penyidikan," terang Kepala Kejari Denpasar, Yuliana Sagala disela perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-61 di Kejari Denpasar, Kamis, 22 Juli 2021.

Baca juga: Pelanggar Prokes di Denpasar Diberi Sembako, Kasatpol PP Denpasar: Ini Cara Kami Agar Lebih Humanis

Pihaknya menegaskan, karena penanganan perkara masih berjalan dan mengumpulkan alat bukti, penyidik belum menetapkan tersangka.

"Untuk penetapan tersangka, belum.

Karena kami masih alat bukti dan masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP.

Tapi sementara ini versi hitungan kami, kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar," jelas Yuliana Sagala.

"Karena situasi masih PPKM darurat, jadi kami masih sangat terbatas melakukan panggilan.

Mudah-mudahan hasil BPKP segera turun dan kami bisa langsung melakukan penetapan tersangka," imbuh mantan Kajari Lampung Utara ini.

Kasi Pidsus Kajari Denpasar, I Nengah Astawa menambahkan, penyidikan terkait dugaan korupsi belanja aci-aci dan sesajen yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi, BKK Provinsi dan APBD Kota Denpasar masih terus didalami.

"Untuk saksi kami sudah memeriksa sekitar 100 saksi.

18 bendesa, 21 kelian subak atau pekaseh, 25 kelian banjar, 17 rekanan. Beberapa orang pejabat di dinas Kota Denpasar, termasuk juga propinsi," ungkapnya.

"Untuk kerugian negara belum bisa kami sampaikan, tapi ada indikasi penyimpangan estimasinya lebih dari Rp 1 miliar.

Baca juga: Kejari Dalami Kasus Dugaan Korupsi BKK, Pemkot Denpasar: Kami Hormati Proses yang Berjalan

Saat ini kami masih terus mendalami. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa tahu hasilnya," sambung Astawa. (*)

Artikel lainnya di Berita Denpasar

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved