Wacana BLT PPKM Darurat untuk PNS/TNI/Polri di Badung dan Nyanyi Sunyi Pekerja Seni-Hiburan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Wacana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) PPKM Darurat oleh Pemkab Badung menuai perdebatan di masyarakat.

Hal itu setelah Pemkab setempat menyebut bahwa penerima BLT tersebut adalah seluruh masyarakat Badung. Termasuk untuk warga yang pada Kartu Keluarga (KK)-nya ada status TNI/Polri atau ASN/PNS.

"Kami setahun lebih tidak bekerja karena pariwisata tutup. Pemasukan tidak ada. Seharusnya BLT diberikan kepada orang-orang yang memang butuh dan kehilangan pekerjaan. Bukan mereka yang setiap bulan digaji negara," kata seorang warga di Kuta Selatan yang enggan menyebutkan namanya, Jumat (23/7/2021).

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I Ketut Sudarsana saat dikonfirmasi membenarkan bahwa BLT PPKM Darurat yang dirancang Pemkab Badung akan diberikan kepada seluruh warga ber-KK Badung.

Hanya saja yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat tidak lagi diberikan bantuan dari pemerintah daerah.

“Sesuai petunjuk bapak Bupati bisa, ada 98.830 KK di Badung yang tercatat sebagai penerima,” ujarnya saat dikonfirmasi Kami 22 Juli 2021.

Sudarsana menyebut, kendati PNS dan TNI-POLRI telah menerima gaji yang bersumber dari APBN maupun APBD, hal itu tidak tergolong sebagai dobel anggaran.

Menurut Sudarsana, semula dirinya juga sempat berpikir demikian. Namun setelah rapat koordinasi dengan Sekda serta kejaksaan, pemberian BLT untuk warga berstatus PNS dan TNI-Polri itu dianggap tidak menjadi masalah.

“Hal itu (KK ada PNS- red) sudah dibahas secara jelas. Kami sebagai unsur pelaksana akan melaksanakan apa yang telah diputuskan.” ucapnya

Meski ada PNS atau TNI/Polri yang mendapatkan BLT, Sudarsana mengatakan tidak menutup kemungkinan jika yang bersangkutan mengembalikan bantuan yang diberikan.

Misalnya kata dia, penerima merasa cukup dan tidak ingin menerima bantuan.

“Seperti kata Bapak Bupati kita sangat bangga, jika ada yang sudah berkecukupan mendapat, dikembalikan untuk yang membutuhkan. Jadi kalau kembalikan silakan dikembalikan, atau tidak memproses,” ucapnya.

Terkait sistem pencairan bantuan, jumlah KK yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Badung akan diteruskan ke tingkat desa dan kelurahan sekaligus memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan warga Badung.

Termasuk untuk pendatang yang telah menjadi warga Badung juga akan diberikan, sesuai hasil pendataan di Disdukcapil.

"Setelah itu final, membuat lah dia (calon penerima) rekening Bank BPD. Setelah rekening diterima saya minta ke BPKAD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutnya bantuan langsung masuk ke rekening penerima,” bebernya.

Disinggung kepastian  kapan pencairan secara keseluruhan, kata Sudarsana mengaku masih terus berproses. 

“Setelah launching kita terus berproses. Kalau sudah ada nomor rekening selanjutnya dibuatkan SP2D setelah itu dapat dicairkan,” jelasnya. 

Seperti diketahui, di Kabupaten Badung sendiri  terdapat 129.149 KK.

Dari 129.149 tersebut warga yang mendapat  bantuan pusat sebanyak 30.319 KK.

Maka sisanya 98.830 KK sudah dipastikan yang akan menerima BLT PPKM Darurat Badung.

“Jadi semua ini kan berbasis KK, meski pada KK ada PNS, TNI/Polri tetap kami akan berikan,” imbuhnya.

Nyanyi Sunyi Pekerja Hiburan
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan tak hanya mengoyak para pekerja pariwisata di Bali.

Para pekerja sektor seni hiburan juga sudah setahun lebih dibuat tak berdaya.

Seperti dialami Wayan Widana, seorang pekerja freelance di usaha event organizer (EO) di Badung.

Widana yang menggantungkan hidup dari pekerjaan menghelat acara itu tak bisa berbuat banyak. Terlebih selama pandemi, tidak ada lagi keriuhan, sorak sorai, dan acara yang melibatkan orang banyak.

Demikian pula sang istri yang seorang penyanyi tidak mendapatkan pemasukan selama pandemi.

Sudah begitu, Widana dan istri tak pula pernah tersentuh bantuan sosial, semisal BLT.

"Kami benar-benar sekarat sekarang keuangan," katanya kepada Tribun Bali, Kamis 22 Juli 2021.

Sepanjang pandemi, Widana sempat mencoba peruntungan menjadi tukang masak dan menjual makanan.

Namun, Widana kesulitan mendapat pembeli.

Sempat pula mengajukan bantuan UKM, namun Widana tidak lolos. Padahal Widana dan istrinya juga harus menghidupi dua anak yang masih bersekolah.

Karena tidak ada celah untuk itu saat ini.

"Dulu saat masih ada tamu, masih ada job menyanyi. Sekarang nggak ada sama sekali," katanya.

Widana juga sempat menaruh harapan saat Bupati Badung mewacanakan akan memberikan BLT di masa PPKM Darurat Jawa-Bali ini.

"Padahal kami ber-KTP Badung," tegasnya.

Wayan pun mencoba mencari tahu, khususnya melalui akun media sosial Pemkab Badung.

Ia melihat ada hotline di sana yang bisa dihubungi apabila ada yang tercecer dalam proses pendataan.

"Setelah saya hubungi, ternyata saya tersambung dengan Dinas Sosial, dan memang dikatakan semuanya masih didata," imbuhnya.

Wayan berharap kali ini Badung mampu membantu warganya, tanpa tebang pilih.

Sebab semua sedang merasakan sekarat keuangan atau kesehatan saat pandemi ini.

Ia berharap pemerintah memberi bantuan bagi warganya untuk sekadar membeli beras.

"Kami di perumahan Wana Asri, Badung, berharap semoga saja ini benar-benar terealisasi dengan baik. Bukan hanya janji saja," harapnya. (gus/ser)