Berita Bali
Perpanjangan PPKM Perparah Ekonomi, Pengelola Taman Soekasada Karangasem Tak Bisa Bayar Gaji
Pengelola Taman Soekasada, Tumbu, Kecamatan Karangasem, Bali kemungkinan tidak mampu membayar biaya operasional
Penulis: Saiful Rohim | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Pengelola Taman Soekasada, Tumbu, Kecamatan Karangasem, Bali kemungkinan tidak mampu membayar biaya operasional dan gaji pegawai pada Agustus jika pariwisata Soekasada tetap ditutup.
Hal ini diungkapkan Manajer Taman Sokasada, Ida Made Alit, Jumat 23 Juli 2021.
Saat ini pengelola Taman Soekasada tak bisa berbuat banyak.
Penutupan objek pariwisata sejak awal Juli hingga kemarin mengakibatkan pendapatan tiap hari nihil.
Baca juga: Ajakan Turun ke Jalan Tolak PPKM Kian Viral, Polisi Beri Opsi ini Bagi Warga yang akan Lakukan Aksi
Sehingga berimbas ke pemasukan dan pemenuhan biaya operasional tiap hari.
Diantaranya biaya listrik, air, dan gaji.
"Kalau tetap seperti ini, mungkin kita tak bisa bayar operasional dan gaji pegawai bulan Agustus hingga ke depan. Untuk biaya operasional serta gaji pegawai bulan Juli, pengelola keteteraan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli terpaksa menunggak karena tak ada uang," ungkapnya.
Ditambahkan, untuk biaya operasional dan gaji pegawai pada Juli sementara dipinjamkan dana cadangan Badan Pengelola Taman Soekasada. itu untuk membiayai listrik, air, telepon, iuran BPJS Kesehatan dan gajih pegawai 50 persen.
Sedangkan saat ini dana cadangan tersisa Rp 18 juta.
"Untuk biaya operasional dan gaji pegawai bulan Agustus sudah tidak ada. Pengelola butuh Rp 150 juta untuk biaya operasional dan gajih para pegawai. Semoga Agustus mendatang objek wisata bisa dibuka, sehingga Taman Soekasada bisa dapat pemasukan," kata Ida Made Alit.
Pria asal Budakeling mengatakan, pendapatan Taman Soekasada tiap hari menurun drastis hingga 70 persen.
Sebelum pandemi Covid-19, penghasilan bisa mencapai Rp 15 juta per hari.
Sedangkan setelah Covid, penghasilan hanya Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per hari.
Sedangkan biaya operasional Rp 150 juta per bulan.
Pihaknya berharap ada perhatian pemerintah terkait kondisi ini.