Rp 12 M Anggaran Covid Tahun Depan, DPRD Denpasar Soroti Jaminan Kesehatan Warga Miskin Bengkak

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar hingga kini masih mewabah, meskipun sudah berlangsung 1,5 tahun lebih.

Bahkan belakangan angka positif Covid-19 terus meningkat dan tak ada yang bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini akan berlanjut.

Oleh karena itu, DPRD Kota Denpasar meminta Pemkot Denpasar memperhatikan anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2022.

Anggota DPRD Kota Denpasar, AA Gede Mahendra mempertanyakan kesiapan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2022.

Baca juga: Sinergi Pemkot Denpasar dengan Swasta, Alfamart Bantu 250 Paket Sembako dan 100 Paket Alat Sekolah

Hal itu ia tanyakan dalam rapat kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Bali, Rabu 28 Juli 2021.

“Kita tidak tahu sampai kapan pandemi Covid-19 ini berlangsung. Dan kami ingin tahu untuk posting anggaran pandemi Covid-19 tahun 2022 itu di mana. Apa di belanja tidak terduga atau di mana?” tanya anggota dewan dari fraksi Golkar ini.

Ia meminta penjelasan tentang alokasi dari data di masing-masing OPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ini.

Pertanyaan mengenai dana Covid-19 ini juga datang dari anggota DPRD dari fraksi Nasdem, I Wayan Gatra.

Ia bahkan meminta rencana anggaran dan program yang lengkap dari penanganan Covid-19.

“Mohon dipaparkan secara jelas apa program penanganan Covid-19 tahun 2022 di Denpasar, dan bagaimana pos anggaran di masing-masing program tersebut. Agar kami punya gambaran tentang itu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp 12 miliar.

“Untuk penanganan Covid-19 kami sudah siapkan dana BTT sebesar Rp 12 miliar. Ini untuk menanggulangi jika ada kebutuhan yang mendesak,” katanya.

Selain dana BTT, Wijaya mengatakan, masing-masing OPD yang menangani dampak pandemi Covid-19 juga sudah menyiapkan anggaran masing-masing.

Dalam hal kesehatan, fasilitas kesehatan, alat testing dianggarkan oleh Dinas Kesehatan.

Untuk pemberian bantuan sosial, termasuk bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri, juga dianggarkan oleh Dinas Sosial.

“Masing-masing dinas terkait sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga BPBD,” katanya.

Selain mempertanyakan kesiapan anggaran untuk penanganan Covid-19, anggota DPRD juga menyoroti anggaran jaminan kesehatan penduduk miskin tahun 2022 yang tertuang dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2022.

Pasalnya, jumlah penduduk miskin yang ada di Denpasar menurun menjadi 2,1 persen.

Akan tetapi dalam rancangan anggaran tersebut, Pemkot merancang anggaran jaminan kesehatan penduduk miskin untuk 122.235 jiwa.

Padahal jumlah penduduk Kota Denpasar hanya 651.201 ribu jiwa, dan 2,1 persennya hanya 13 ribuan penduduk.

Hal tersebut disoroti oleh anggota Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra dalam rapat kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

“Ada pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan kegiatan terlayaninya penduduk miskin melalui JKN. Anggarannya sampai Rp 58,6 miliar. Pertanyaan saya, penduduk miskin yang mana saja ini? Padahal pemerintah menggembar-gemborkan penurunan penduduk miskin dan hanya tersisa 2,1 persen, tapi ini lebih dari 2,1 persen,” kata Susruta.

Susruta pun mengatakan, semisal penduduk Kota Denpasar sebanyak 651.201 juta jiwa, maka 2,1 persennya hanya sekitar 13 ribuan jiwa.

Namun dengan layanan yang akan diberikan kepada 122.235 jiwa ini berarti persentasenya kurang lebih 18,7 persen.

Sehingga, menurutnya, terjadi pembengkakan anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS ini.

Susruta pun meminta agar Pemerintah Kota Denpasar memberikan data by name by address agar tak ada penyimpangan.

“Ini siapa? Datanya harus ada, penduduk miskin by name by addres. Jangan sampai orang kaya juga masuk ke sini,” katanya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Badung Akan Koordinasi dengan Satgas Desa Gulingan Terkait Warga yang Tak Mau Vaksin

Menanggapi hal itu, Asisten III Setda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan, angka tersebut tidak serta merta untuk penduduk miskin saja, melainkan juga mencakup beberapa komponen terkait kepesertaan jaminan kesehatan.

Eddy Mulya mengatakan, dari target nasional diharapkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditarget hingga 95 persen untuk masing-masing daerah.

Sementara, untuk di Kota Denpasar, kepesertaan JKN baru 91.55 persen.

Sehingga pihaknya mendorong agar bisa mencapai 95 persen tahun 2022 mendatang.

“Kepeseraan sebanyak 95 persen ini dikumulatifkan untuk yang sudah terlayani dan yang akan ditargetkan. Sehingga kami merancang anggaran Rp 58 miliar,” katanya.

Isoter Berbasis Desa Adat

WALI Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi mencanangkan Program 100 Persen Vaksinasi Covid-19 dan Isolasi Terpusat Berbasis Desa Adat di Desa Adat Penatih, di Kawasan Pura Penataran Agung, Penatih, Rabu 28 Juli 2021.

Jaya Negara mengatakan, pencanangan Program 100 persen Vaksinasi Covid-19 di Desa Adat Penatih dan Isolasi Terpusat Berbasis Desa Adat ini merupakan bentuk penanganan Covid-19 berbasis desa adat. Konsep ini merupakan yang pertama di Kota Denpasar.

Karenanya, lewat program ini diharapkan mampu menekan laju penularan Covid-19 di Kota Denpasar.

“Kami berharap, lewat program ini dapat menjadi contoh bagi desa/kelurahan dan desa adat di Kota Denpasar, sehingga diharapkan dengan program ini dapat memaksimalkan cakupan vaksinasi dan isolasi terpusat sebagai upaya pencegah penularan Covid-19, serta dapat memberdayakan klinik, kos-kosan serta UMKM di Desa Adat,” kata Jaya Negara.

Bendesa Adat Penatih, I Wayan Ekayana mengatakan, pelaksanaan 100 Persen Vaksinasi Covid-19 di Desa Adat Penatih ini digelar atas kerjasama Desa Adat Penatih, Satgas Gotong Royong, Satgas Kelurahan serta Pemkot Denpasar melalui Puskesmas II Denpasar Timur.

Kegiatan yang dikemas dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk menekan penularan Covid-19, utamanya klaster keluarga.

“Melalui kegiatan ini kami harapkan mampu meningkatkan jumlah vaksinasi di Desa Adat Penatih, serta menjadi langkah preventif dalam pencegahan penularan Covid-19 lewat pengecekan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, program 100 persen Vaksinasi Covid-19 di Desa Adat Penatih ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh masyarakat Desa Adat Penatih, yakni Krama Desa Adat 350 KK dan sekitar 1.500 warga pendatang dengan usia di atas 12 tahun.

“Kami berharap partisipasi masyarakat melalui program 100 persen vaksinasi Covid-19 ini, dimana pelaksanaanya akan dipusatkan di masing-masing banjar dan ditargetkan Agustus ini tuntas seluruhnya,” katanya.

Baca juga: Raffi Ahmad Ungkap Pernah Positif Covid-19 Walau Hanya Beberapa Hari 

Ekayana menambahkan, program ini tidak berjalan sendirian, melainkan berkaitan dengan program lain, seperti sosialisasi dan edukasi penerapan 6M, sosialisasi dan edukasi pelaksanaan isolasi mandiri, pemberian sembako bagi masyarakat yang sedang isolasi mandiri, serta banyak program lainnya.

“Dari program ini kami berharap dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga keadaan bisa kembali normal dan ekonomi dapat pulih kembali,” katanya. (*).

Kumpulan Artikel Denpasar