Vaksinasi

Ketua DPR Puan Maharani Minta Distribusi Vaksin Tak Boleh Tersendat

Puan mewanti-wanti agar tidak ada lagi laporan mengenai keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi tersendat.

Editor: DionDBPutra
dpr.go.id
Ketua DPR Puan Maharani 

TRIBUN-BALI.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 mesti diikuti dpasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

Puan mewanti-wanti agar tidak ada lagi laporan mengenai keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi tersendat atau berhenti.

"Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksinasi, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis 5 Agustus 2021/

Baca juga: Puan Maharani Minta Pencairan Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja Tidak Boleh Molor

Baca juga: Puan Maharani: Kedepankan Empati dan Jangan Marah - Marah Dalam Penegakan PPKM Darurat

Puan menuturkan, pemerintah menyebut saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis.

Menurut Puan, stok vaksin tersebut semestinya aman untuk beberapa waktu ke depan.

"Tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin," kata Puan.

Ia mengingatkan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang real di lapangan dengan data stok yang dipantau di pusat.

Ia berpendapat, bila perlu dibuat sistem data yang real time agar stok riil di lapangan dapat dipantau setiap waktu dari pusat.

"Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama," kata Puan.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dapat ikut vaksinasi Covid-19 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rabu 4 Agustus 2021.

"Bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Reisa. "Sehingga masyarakat dapat terlayani kebutuhan vaksinasinya dan kebutuhan NIK pun dapat terpenuhi," kata dia.

22,21 Juta Orang

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah di vaksinasi Covid-19 dosis kedua mencapai 22.210.379 orang atau 10,66 persen, pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.

Jumlah yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 48.834.123 orang atau 23,45 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved