PPK Darurat

Puan Maharani: Kedepankan Empati dan Jangan Marah - Marah Dalam Penegakan PPKM Darurat

Seharusnya semaksimal mungkin hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan. 

Editor: Sunarko
antara/ho-pdip surabaya
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Kamis 8 Juli 2021 lalu. 

Jakarta, Tribun Bali - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau Pemerintah mengedepankan empati selama penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah. 

Karena itu, menurut Puan Maharani, pendekatan persuasif dan humanis harus diutamakan, agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran COVID-19 yang telah menyebabkan korban jiwa. 

"Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi apalagi langsung main semprot," kata Puan Maharani dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa 13 Juli 2021.  

Baca juga: Tak Penuhi Syarat, 1.171 Kendaraan Diminta Putar Balik Selama PPKM Darurat di Tabanan

Baca juga: Banyak WNA Tak Taat Aturan PPKM Darurat, Polres Badung Tambah Titik Penyekatan di Simpang Canggu

Puan mengatakan, memang ada aparat bersikap persuasif dalam menegakkan aturan PPKM Darurat, bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang. Namun, menurut dia, seharusnya semaksimal mungkin hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan. 

Dia menyayangkan masih adanya penegakan aturan PPKM Darurat yang kurang mengedepankan sisi humanis, sehingga terjadi reaksi spontan dari sejumlah warga masyarakat yang akhirnya menyebabkan kericuhan.

"Pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman COVID-19. Saya yakin tidak ada satu orang yang mau terinfeksi COVID-19, namun perlu juga disadari masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini," ujarnya. 

Puan mendorong Pemerintah untuk segera mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat. Hal itu, menurut dia, terutama karena sebagian dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal, industri pariwisata, dan industri kreatif. 

"Tidak sedikit rakyat kita yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan yang bisa membuat dapur 'ngebul'," katanya lagi. 

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Waktu Penyeberangan PPDN via Ketapang-Gilimanuk Dibatasi Pukul 06.00-20.00 WITA

Baca juga: PNS di Denpasar Diminta Bantu Pedagang Kecil, Beli Dagangannya Sebelum Tutup karena PPKM Darurat

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai, akselerasi penyampaian bantuan akan sangat bermanfaat untuk menopang daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi. 

Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menyalakan optimisme di tengah kondisi pandemi COVID-19. Selain itu, menurut dia, Pemerintah dan seluruh unsur masyarakat terus bekerja keras untuk menghadapi pagebluk yang memang belum mereda.

Defisit APBN Justru Turun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi defisit APBN tahun ini hanya akan mencapai Rp 939,6 triliun atau lebih kecil Rp 66,8 triliun dibandingkan pagu yang telah ditetapkan yakni Rp1.006,4 triliun. 

“Ini adalah sesuatu yang bagus. Artinya APBN bisa tetap responsif membantu rakyat, merespons dunia usaha dan menangani COVID-19,” katanya dalam Raker bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin (12/7).

Menurutnya, perkiraan ini menunjukkan bahwa APBN mampu merespons dampak pandemi terhadap masyarakat dan dunia usaha, namun defisit tetap dapat terjaga secara hati-hati.
“Sehingga konsolidasi fiskal tetap berjalan, namun tidak berarti kita tidak bisa bantu ekonomi masyarakat dan penanganan COVID-19 yang efektif,” ujarnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved