Pejabat Disbud Denpasar Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi Dana BKK Aci-Aci dan Sesajen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar telah menetapkan seorang pejabat di Dinas Kebudayaaan Kota Denpasar sebagai tersangka.

Adalah IGM yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2019-2020 untuk pengadaan aci-aci dan sesajen pada banjar di Kota Denpasar.

IGM ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Pula tersangka ditetapkan setelah pihak Kejari Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari unsur pemerintah sampai adat (jro bendesa, kelihan adat dan pekaseh subak).

Baca juga: Seorang Pejabat Disbud Denpasar Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi, Ini Kata Kadisbud Denpasar

Juga pengumpulan barang bukti, dan laporan hasil penyidikan.

"Setelah dilakukan ekspose perkara disimpulkan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menetapkan status tersangka terhadap pejabat pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar inisial IGM. IGM merupakan PA sekaligus PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di Kota Denpasar," jelas Kepala Kejari (Kajari) Denpasar, Yuliana Sagala, Kamis 5 Agustus 2021.

Yuliana juga membeberkan kronologis perkara, bahwa tersangka IGM selaku PA dan PPK tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, daerah yang efektif dan efesien.

"Tersangka selaku PA disamping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan. Juga dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih," ungkap mantan Kajari Lampung Utara ini.

Dengan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, IGM disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Adapun agenda kami selanjutnya adalah menyelesaikan berkas perkara, dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan untuk dipersidangkan," terang Yuliana Sagala.

Terkait penetapan tersangka IGM tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram memilih belum bisa menanggapi hal tersebut.

Saat dikonfirmasi, dirinya mengaku akan segera melaporkan mengenai penetapan tersangka pejabat di lingkungan dinas yang dipimpinnya tersebut kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara alias Gung Jaya.

"Maaf, tyang belum bisa menanggapi, tyang laporkan dumun ke atasan, suksma," kata dia singkat.

Bahkan, menariknya saat Tribun Bali ingin mencoba mengkonfirmasi lebih dalam kepada Ngurah Mataram, yang bersangkutan memilih tidak mau menjawab panggilan telepon dari wartawan Tribun.

Dia memilih menjawab melalui layanan pesan WhatsApp (WA).

Setelah itu, Tribun berusaha menghubungi melalui telepon, namun beberapa waktu kemudian telepon selulernya tidak aktif.

Baca juga: Terkait Dugaan Korupsi Pejabat di Disbud Denpasar, DPRD Kota Sebut Jadi Preseden Buruk Birokrasi

Periksa 100 Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Denpasar terus mendalami dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2020/2021 untuk pengadaan aci-aci dan sesajen pada banjar di Kota Denpasar.

Kasus ini telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Dari penyidikan ini, penyidik Kejari Denpasar telah memeriksa sekitar 100 saksi, termasuk bendesa dan pejabat di dinas Kota Denpasar dan Propinsi Bali.

"Jadi kami Kejari Denpasar telah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi BKK pengadaan aci-aci dan sesajen. Tapi ini masih dalam penyidikan," terang Kajari Denpasar, Yuliana Sagala di sela perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-61 di Kejari Denpasar, Kamis 22 Juli 2021 lalu.

Pihak menegaskan, karena penanganan perkara masih berjalan dan mengumpulkan alat bukti, penyidik belum menetapkan tersangka.

"Untuk penetapan tersangka, belum. Karena kami masih alat bukti dan masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP. Tapi sementara ini versi hitungan kami, kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar," jelas Yuliana Sagala, waktu itu.

"Karena situasi masih PPKM darurat, jadi kami masih sangat terbatas melakukan panggilan. Mudah-mudahan hasil BPKP segera turun dan kami bisa langsung melakukan penetapan tersangka," imbuh Yuliana.

Kasi Pidsus Kajari Denpasar, I Nengah Astawa menambahkan, penyidikan terkait dugaan korupsi belanja aci-aci dan sesajen yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi, BKK Provinsi dan APBD Kota Denpasar masih terus didalami.

"Untuk saksi kami sudah memeriksa sekitar 100 saksi. 18 bendesa, 21 kelian subak atau pekaseh, 25 kelian banjar, 17 rekanan. Beberapa orang pejabat di dinas Kota Denpasar, termasuk juga provinsi," ungkapnya.

"Untuk kerugian negara belum bisa kami sampaikan, tapi ada indikasi penyimpangan estimasinya lebih dari Rp 1 miliar. Saat ini kami masih terus mendalami. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa tahu hasilnya," kata Astawa, waktu itu. (can/gil)

Kumpulan Artikel Denpasar