Posisi Anggaran Minus Rp18 Miliar, Pemkab Klungkung Kembali Harus Refocusing Anggaran

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- DPRD Klungkung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Pemkab Klungkung, Senin 16 Agustus 2021.

Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai posisi anggaran Pemkab Klungkung yang minus sekitar Rp18 miliar.

BACA JUGA: Ketua Satgas Covid-19 Klungkung Pastikan Data Covid-19 di Klungkung Tidak Tumpang Tindih

Sehingga TAPD harus kembali harus melakukan refocusing anggaran.

Dewan pun  meminta TAPD untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas untuk mentukan kegiatan mana yang akan direfocusing.

BACA JUGA: Kisah Sri Rintis 'Kripik Biru' yang Populer di Bali, Khas Berbahan Kepala dan Leher Ayam

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom dan dihadiri seluruh anggota dewan.

Dari eksekutif, hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) yang dipimpin Sekda Gede Putu Winastra.

"Ada kebijakan yang harus ditindak lanjuti seperti anggaran yang harus difokuskan ke Covid-19 minimal 8 persen dari alokasi DAU (Dana Alokasi Umum). Serta dana transfer umum minimal 25 persen untuk program pemulihan ekonomi daerah," ungkap Winastra seusai rapat.

Atas kebijakan itu dan kegiatan yang sudah berjalan, posisi anggaran Pemkab Klungkung minus Rp18 miliar.

Sehingga Pemkab harus kembali melakukan refocusing atau penyesuaian anggaran.

Sehingga pada akhir tahun, posisi anggaran Pemkab Klungkung menjadi 0.

"KAS kita tidak boleh minus. Hingga kita kedepan akan lakukan efesiensi-efesiensi untuk menutup minus Rp18 miliar itu. Bisa listrik, internet atau yang lainnya. Oleh sebab itu kami minta juga masukan-masukan dewan," jelasnya.

Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom menjelaskan, pihaknya menekankan agar TAPD lebih cermat dan bijaksana dalam melakukan refocusing.

Jangan sampai refocusing yang dilakukan, sampai mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

"Agar eksekutif menyisir anggaran, yang memang patut diefesiensi. Misal BBM kan masih bisa berhemat. Hibah ke masyarakat harus tetap diupayakan," ungkapnya.

Pendapat serupa diungkapkan salah seorang anggota dewan Anak Agung Sayang Supartha.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu meminta eksekutif untuk tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam efesiensi yang harus dilakukan.

"Kita harus berempati juga dengan masyarakat dalam situasi seperti ini. Hibah masyarakat jangan dilakukan efesiensi. Jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dalam hal ini," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa kegiatan yang bisa diberlakukan refocusing anggaran, misalnya perdin baik eksekutif maupun legislatif, maupun pemeliharaan pasar dan jalan yang dapat ditunda terlebih dahulu.

"Jadi, utamakan kepentingan masyarakat dan hilangkan kepentingan diri sendiri. Kita harus berempati," tegasnya. (*)