Breaking News:

Berita Klungkung

Hapus Belanja Konsumsi & Pakaian, Klungkung Kekurangan Anggaran Rp 60 Miliar

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Klungkung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Badan Anggaran DPRD Klungkung melakukan rapat bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), terkait pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) anggaran induk 2022, Kamis 19 Agustus 2021 - Hapus Belanja Konsumsi & Pakaian, Klungkung Kekurangan Anggaran Rp 60 Miliar 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Klungkung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis 19 Agustus 2021.

Rapat membahas ihwal Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran Induk tahun 2022.

Dalam rapat tersebut, anggaran pakaian dinas sampai konsumsi rapat anggota dewan dikosongkan.

Rapat pembahasan KUA-PPAS itu digelar di Kantor DPRD Klungkung, Bali, dan dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom.

Baca juga: Ketua DPRD Klungkung Berikan Semangat Para Seniman di Pesta Kesenian Bali XLIII

Dari TAPD, hadir langsung Sekda Gede Putu Winastra, Kepala Baperlitbang, Anak Agung Gde Lesmana, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung I Dewa Putu Griawan.

Sekda Klungkung, Putu Gede Winastra menjelaskan, SE Kemendagri Nomor 910/4350/SJ tentang kebijakan dalam penyusunan APBD tahun 2022 yang keluar tanggal 16 Agustus 2021, menuntut setiap daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 5 persen sampai 10 persen dari APBD tahun 2021.

Nanti hasil refocusing anggaran tersebut dibawa ke sektor anggaran balanja tak terduga.

"Dengan aturan itu, kami di Klungkung kekurangan anggaran sekitar Rp 60 miliar," ungkap Winastra dalam rapat tersebut.

Terkait hal itu, Banggar bersama TAPD menggelar pembahasan untuk merasionalisasi beberapa anggaran untuk dialokasikan ke belanja tidak diduga.

Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom menjelaskan, refocusing anggaran sebaiknya tidak dilakukan terhadap anggaran yang berdampak pada kepentingan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved