Hapus Belanja Konsumsi & Pakaian, Klungkung Kekurangan Anggaran Rp 60 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Klungkung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis 19 Agustus 2021.

Rapat membahas ihwal Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran Induk tahun 2022.

Dalam rapat tersebut, anggaran pakaian dinas sampai konsumsi rapat anggota dewan dikosongkan.

Rapat pembahasan KUA-PPAS itu digelar di Kantor DPRD Klungkung, Bali, dan dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom.

Baca juga: Ketua DPRD Klungkung Berikan Semangat Para Seniman di Pesta Kesenian Bali XLIII

Dari TAPD, hadir langsung Sekda Gede Putu Winastra, Kepala Baperlitbang, Anak Agung Gde Lesmana, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung I Dewa Putu Griawan.

Sekda Klungkung, Putu Gede Winastra menjelaskan, SE Kemendagri Nomor 910/4350/SJ tentang kebijakan dalam penyusunan APBD tahun 2022 yang keluar tanggal 16 Agustus 2021, menuntut setiap daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 5 persen sampai 10 persen dari APBD tahun 2021.

Nanti hasil refocusing anggaran tersebut dibawa ke sektor anggaran balanja tak terduga.

"Dengan aturan itu, kami di Klungkung kekurangan anggaran sekitar Rp 60 miliar," ungkap Winastra dalam rapat tersebut.

Terkait hal itu, Banggar bersama TAPD menggelar pembahasan untuk merasionalisasi beberapa anggaran untuk dialokasikan ke belanja tidak diduga.

Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom menjelaskan, refocusing anggaran sebaiknya tidak dilakukan terhadap anggaran yang berdampak pada kepentingan masyarakat.

Misalnya belanja hibah. Ia justru sepakat yang mesti di-refocusing adalah anggaran belanja makanan dan minuman dalam rapat yang nilainya mencapai Rp 4 miliar.

"Makan dan minum saat rapat sepakat kami hapuskan," ujarnya.

"Ini nanti bawa makanan sendiri dari luar. Memenuhi Rp 66 miliar itu tidak segampang ngomong. Dalam situasi saat ini anggaran kesehatan untuk masyarakat yang utama," sambung Anom.

Baca juga: Rambu Larangan Parkir Hanya Jadi Pajangan, DPRD Klungkung Soroti Maraknya Mobil Parkir di Bahu Jalan

Dewan Ikhlas

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD I Wayan Baru mengusulkan belanja atribut dan pakaian dinas juga di-refocusing.

Wayan Baru menilai saat ini kebutuhan yang berkaitan dengan atribut dan pakaian dinas tidak terlalu mendesak.

Wayan Baru menegaskan, di saat masa krisisi seperti sekarang ini, yang menjadi prioritas utama adalah hal mandasar yang berkaitan dengan maysarakat.

"Sekarang kami harus legowo (iklhas), demi kepentingan dan kesehatan masyarakat," ungkapnya.(*).

Kumpulan Artikel Klungkung