Proyek TK Gema Santi Klungkung Terkendala Administrasi Lahan, Dewan Akan Panggil Disdik

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Komisi II DPRD Klungkung melakukan observasi lapangan, dengan meninjau pembangunan gedung TK Negeri Gema Santi, Jumat 20 Agustus 2021 kemarin.

Ke depan dewan berencana akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena proyek TK yang seharusnya sudah rampung tapi baru digarap 50 persen.

Sekretaris Komisi II Klungkung I Nengah Ary Pradnya menjelaskan, molornya penyelesaian TK itu karena sempat ada persoalan lahan di sisi selatan.

Baca juga: Ribuan Telur Penyu Gagal Menetas di Klungkung, Ombak Besar Menerjang Tempat Penangkaran

Sebelumnya, lahan yang kurang dari 1 are itu tercatat di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) yang dimanfaatkan oleh KNPI Klungkung.

Namun saat ini lahan itu dimanfaatkan Disdik untuk membangun TK. Sehingga secara adminstrasi harus diselesaikan dulu.

" Nanti ke depan kami akan panggil Disdik untuk rapat koordinasi," ungkap Ary Pradnya.

Baca juga: Mengaku Sulit Pemasaran, Beberapa Penerima Bantuan di Klungkung Tidak Lanjutkan Budidaya Hidroponik

Menurut Ary Pradnya, jika hanya permasalahan lahan di bagian selatan harusnya proyek itu bisa selesai 70 persen.

Meningat lahan yang dipermasalahkan luasnya kurang dari 1 are.

Di saat menyelesaikan masalah lahan, harusnya bisa digarap pada bagian lainnya.

Baca juga: Hapus Belanja Konsumsi & Pakaian, Klungkung Kekurangan Anggaran Rp 60 Miliar

Selain itu dewan juga khawatir dengan kualitas proyek itu.

Mengingat pagu anggaran proyek TK Gema Santi memiliki nilai Rp1,4 miliar.

Namun pemenang tendernya bisa mengambil di bawah Rp1,1 miliar.

" Takutnya kualitas kurang bagus,” kata politikus asal Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan itu.

Baca juga: Lakukan Penggerebekan di Paksebali, Kapolres Klungkung Akan Tindak Tegas Pihak yang Bekingi Tajen

Sementara  Kepala Disdik Klungkung I Ketut Sujana menegaskan, keterlambatan penyelesaian proyek TK Negeri Gema Santi murni karena persoalan administrasi lahan dan bukan karena keteledoran pelaksana proyek. 

Pihaknya tidak ingin persoalan lahan itu memicu masalah di kemudian hari, sehingga harus diselesaikan dulu. Sehingga penyelesaian proyek yang ditunda.