Pengerjaan Mall Pelayanan Publik di Klungkung Tiga Kali Gagal Dianggarkan

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik di Klungkung, gagal dianggarkan untuk ketiga kalinya.

Proyek senilai sekitar Rp35 miliar itu harus kembali tertunda pada tahun 2022, karena Pemkab Klungkung harus melakukan penyesuaian anggaran untuk pemanganan Covid-19.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) I Made Jati Laksana menjelaskan, sebenarnya pihaknya kembali mengajukan usulan untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik tahun 2022.

Apalagi sebelumnya proyek ini sudah dua kali ditunda karena refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Jadi Temuan Dewan Klungkung, Proyek Irigasi di Desa Nyalian Sudah Diperbaiki

" Mall pelayanan publik ini sudah dua kali pembangunannya tertunda karena refocusing anggaran. Pertama tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Sehingga kami usulkan lagi untuk dapat terlaksana tahun 2022," ungkap Made Jati Laksana, Senin 30 Agustus 2021.

Namun setelah sempat muncul pada rencana kerja, namun proyek senilai Rp35 milliar itu kembali dicoret oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Mengingat saat ini Pemkab Klungkung kembali melakukan penyesuaian anggaran, untuk menutupi alokasi belanja tidak terduga tahun 2022 mendatang yang mencapai Rp21 miliar, serta anggaran lainnya untuk penanganan  Covid-19.

Baca juga: Gandra Terkena Sabetan di Perut, ODGJ Bawa Sajam Serang Warga Saat Sembahyang di Klungkung

" Anggaran mall pelayanan publik sepenuhnya dari APBD. Kami hanya mengusulkan, dan keputusannya tentu tetap dari TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Karena pendemi,"

Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memaklumi hal ini.

Tidak hanya ditundanya pengerjaan  mall pelayanan publik, namun juga pengerjaan fisik lainnya yang selama ini harus ditunda karena refocusing anggaran.

Baca juga: Sempat Serang Warga dengan Senjata Tajam, Polisi Amankan ODGJ di Banjarangkan Klungkung

"Anggarannya dialokasikan ke hal yang bersifat urgent. Saya kira masyarakat sudah menyadaeri kondisi seperti ini," jelasnya.

Meskipun demikian pihaknya terus berusaha mengusulkan anggaran untuk proyek fisik ke Pemprov Bali, maupun ke pusat. Termasuk berusaha mendapatkan proyek fisik dari DAK (dana alokasi khusus). (*)

Berita lainnya di Berita Klungkung