Berita Bali

Proyek Shortcut Singaraja-Mengwi Berlanjut, Dewan Bali Ingatkan Gunakan Mitra dan Tenaga Kerja Lokal

Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan pihaknya menyambut baik dilanjutkannya megaproyek tersebut

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melanjutkan kembali megaproyek jalan shortcut Singaraja-Mengwitani mendapat tanggapan dari DPRD Bali.

Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan pihaknya menyambut baik dilanjutkannya megaproyek tersebut.

"Proyek shortcut ini adalah program yang sudah berjalan multiyears, di mana pada akhir tahun 2019 diselesaikan titik 3-4 dan 5-6, tahun 2020 menyelesaikan masalah pembebasan lahan dan tahun 2021," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu 1 September 2021.

Ia mengatakan bahwa dalam proyek shortcut nanti yang utama adalah meminimalisir adanya kelokan di daerah tersebut.

Baca juga: Pemprov Akan Bangun Patung Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti di Rest Area Shortcut Singaraja-Mengwi

"Penyelesaian konstruksi titik 7-8 menurut kami adalah titik minimal penyelesaian program keseluruhan program shortcut ini yaitu menghindari jalan dengan banyak kelokan pada area Gitgit di Buleleng, dan area Candikuning pada area Tabanan," paparnya.

Gung Adhi juga mengungkapkan bahwa proyek yang menggunakan dana dari APBN sendiri menurutnya sangat menguntungkan bagi Bali.

Ini karena  justru akan membuat adanya likuiditas atau dana segar masuk ke Bali yang bakal menggerakkan sektor ekonomi.

"Konstruksinya sendiri mempergunakan dana APBN yang kalau dilihat dalam sudut pandang pembiayaan adalah hal yang menguntungkan bagi Bali, karena ada likuiditas pembiayaan yang masuk atau fresh money ke Bali sehingga terjadi potensi perputaran ekonomi di masyarakat," ucapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan agar Pemprov Bali mengawal dana APBN tersebut agar semaksimal mungkin benar berputar di Bali.

"Mengingat adanya likuiditas yang akan disalurkan melalui proyek shortcut 7-8 ini, kami mengingatkan pemerintah Provinsi Bali untuk mengawal dana APBN tersebut agar semaksimal mungkin benar berputar di Bali," paparnya

Gung Adhi menyebut bahwa dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi telah diatur terkait mekanisme proyek jasa konstruksi di Bali diatur bahwa proyek yang ada di Bali agar memiliki mitra lokal dan tenaga kerja lokal.

"Mengingat perda Provinsi Bali 5 Tahun 2015 yang saat ini sejatinya menjadi strategis dengan menjadikan pelaksanaan jasa konstruksi di Bali wajib minimal menyertakan penyedia jada konstruksi lokal, dalam hal ini pemenang tender agar melaksanakan kerjasama operasi (KSO) dengan penyedia jasa konstruksi lokal," ungkap politikus PDIP ini.

Sedangkan, mengenai adanya kabar bahwa ada beberapa warga di Desa Pegayaman yang hingga saat ini keberatan dengan nilai ganti rugi yang diberikan oleh tim appraisal.

Pihaknya menyebut bahwa proses pembebasan tersebut sudah berjalan dengan baik.

Baca juga: Megaproyek Shortcut Singaraja-Mengwitani Akhirnya Segera Dilanjutkan Lagi

Bahkan, pada bulan Oktober-November 2021, pihaknya di Komisi III DPRD Bali telah turun langsung untuk melakukan pertemuan dengan para pemilik lahan, kepala desa setempat, maupun Badan Pertahanan Nasional (BPN) Buleleng.

Saat itu, menurutnya tersisa permasalahan jumlah tanah yang dibebaskan pada masing-masing sertifikat yakni pecah sertifikat atau keseluruhan bidang tanah, dan dana pembebasan pun saat itu diputuskan akan dititipkan pada Pengadilan Negeri seandainya ada ketidaksepakatan.

"Namun sebagaimana di Besakih, kami melihat BPN sudah melaksanakan kegiatan dengan baik didukung pula konsep ganti untung, bukan ganti rugi Pemprov Bali," paparnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved