Berita Politik
Jokowi: Bagaimana Bisa Tiga Periode, Saya Bukan Ketum Parpol
Jokowi melontarkan candaan bahwa tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik.
"Presiden juga mengatakan siapa yang bisa menjamin kalau amandemen itu dilakukan secara terbatas. Begitu dibuka amandemen pasti kemana-mana," katanya lagi.
Ahmad mengatakan Jokowi turut menegaskan tidak ada keinginan sedikitpun untuk menjalani periode ketiga sebagai presiden. Wacana tiga periode diklaimnya bukan datang dari istana.
Ketegasan Jokowi menyikapi wacana tersebut dikatakan Ahmad sangat terlihat jelas dalam pertemuan itu.
"Bagaimana mungkin tiga periode, sementara para ketum partai sudah pasang baliho di mana-mana dan sudah siap bertarung untuk maju," ujar Ahmad menirukan Jokowi.
"Pak jokowi sangat tegas dalam memberikan tanggapan soal amandemen dan Perindo sangat mendukung sikap presiden," imbuhnya.
Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika (GPS) tak menampik pula adanya pembahasan mengenai amandemen terbatas UUD 1945. Tetapi Jokowi disebut GPS tak terlalu tertarik membahas wacana tersebut. Sebab wacana itu merupakan urusan MPR.
"Presiden sepertinya tidak tertarik membicarakan itu khususnya soal perpanjangan jabatan tiga periode. Beliau menyatakan urusan amandemen itu urusan MPR yang diisi anggota dan wakil dari partai politik serta kelompok DPD RI. Beliau tidak tertarik untuk membahas hal tersebut," kata GPS.
Menurutnya, Jokowi sempat heran ketika isu atau wacana tiga periode ini terus menghangat dan menjadi pembicaraan publik.
Padahal banyak tokoh dan elite partai politik yang sudah mensosialisasikan diri untuk maju di kontestasi politik 2024 mendatang. Terkini, Jokowi disebutnya lebih fokus menuntaskan tugas dan tanggung jawab di akhir masa jabatannya.
"Kata beliau, para pemilik partai politik saja sudah kampanye untuk sosialisasi Pilpres, tetapi malah isu tiga periode dengan membidik Jokowi yang menghangat," jelasnya.
Sementara Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengaku pertemuan parpol koalisi non parlemen itu fokus membahas capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19.
Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus covid tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen.
Atas capaian itu, Giring menegaskan PSI mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Pemerintah telah mengambil langkah yang benar dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi. Kami mendukung kebijakan 'gas dan rem' pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,” kata Giring.
Di sisi lain, dia mengusulkan kepada Jokowi dalam pertemuan itu agar Bali dijadikan tempat karantina penerbangan internasional. Alasannya dampak PPKM terhadap ekonomi para pengusaha di Bali sangatlah terasa.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/presiden-jokowi-umumkan-ppkm.jpg)