Breaking News:

Berita Denpasar

Gubernur Koster Harapkan Bali Miliki Basis Pendapatan Daerah Memadai Guna Mendukung Sumber PAD

Gubernur Bali, Wayan Koster memberi apresiasi terhadap rancangan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu,

Penulis: Ragil Armando | Editor: Karsiani Putri
Ragil Armando
Gubernur Bali, Wayan Koster saat membacakan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat 10 September 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster memberi apresiasi terhadap rancangan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, yang mengatur ruang lingkup pengaturan Raperda tentang retribusi perizinan tertentu, retribusi ijin proyek, retribusi ijin usaha perikanan, dana kompensasi penggunaan tenaga asing, insentif pemungutan, peninjauan retribusi, ketentuan pendidikan dan ketentuan pidana. 

Baca juga: DPRD Bali Minta Disdik Untuk Mulai Siapkan Bertahap Rencana PTM Jika Bali Turun Level PPKM

Sehingga kedepan Bali menjadi sumber pendapatan daerah asli daerah, sekaligus memiliki basis pendapatan daerah yang lebih memadai dalam rangka mendukung sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya bersama dalam mendanai pembangunan di Bali dalam mewujudkan 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat membacakan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat 10 September 2021.

Baca juga: Menko Luhut : Masalah Persampahan di Sarbagita Sudah Harus Diberikan Perhatian Khusus

Gambaran umum rancangan perubahan APBD tahun 2021, menyebutkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp6,035 trilyun berkurang menjadi Rp5,9 trilyun.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menambahkan bahwa belanja daerah APBD tahun anggaran 2021 yang semula sebesar Rp8,5 trilyun menjadi Rp8,2 trilyun.

Sementara defisit APBD sebesar Rp2,5 trilyun menjadi Rp2,2 trilyun.

Baca juga: Bertemu Gubernur Bali, Menko Luhut : Mestinya Minggu Depan Bali Sudah Level 3

Lebih lanjut mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa Raperda terkait perubahan APBD memedomani Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

"APBD induk 2021 mengalami perubahan proyeksi karena adanya kebijakan pemerintah pusat agar daerah fokus kepada penanganan kasus Covid-19," pungkasnya. (*) 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved