Breaking News:

Berita Bali

PDIP Bali Laporkan 12 Akun Medsos yang Sebar Hoaks Megawati Meninggal

DPD PDIP Bali melaporkan 12 akun medsos yang menyebarkan hoaks Megawati meninggal

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Perwakilan DPD PDIP Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali untuk melaporkan 12 akun medsos atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks Megawati meninggal, pada Selasa 14 September 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali.

Untuk melaporkan 12 akun Twitter atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks Megawati meninggal, pada Selasa 14 September 2021.

Laporan di SPKT Polda Bali tersebut diterima langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Ary Satriyan.

"Laporan sudah diterima dua direktur langsung, kami melaporkan tentang dugaan tindak pidana penyeberan berita bohong terhadap pimpinan kami.

Baca juga: PDIP Jembrana Laporkan Akun Pembuat Hoax Ketum Megawati Meninggal Dunia

Bahwa pada tanggal 9 September 2021 secara terpisah dan beruntun ada 12 akun Twitter yang mengatakan ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dibilang meninggal dunia dan dibilang sakit padahal sehat.

Kami ada bukti-bukti, kata-katanya jelas dan kami simpan di WhatsApp," ujar Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, I Made Suparta dijumpai Tribun Bali di sela pelaporan.

Ia menyampaikan laporan dilakukan serentak oleh pengurus partai bersama tim hukum di seluruh Bali dan Indonesia, setelah dikaji, 12 akun twitter itu diduga melanggar sejumlah pasal dan undang-undang.

"Sehingga setalah kami kaji secara hukum, terkait akun-akun tersebut sudah jelas sekali melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 40 Undang-Undang RI No 19 2008 tentang UU ITE," paparnya

"Ada juga di sini UU no 11 tahun 2008 tentang ITE tadi, juga ada KUHP pasal 390 dan bahkan kita sampaikan disini melanggar pasal 14 dan 15 UU 1 tahun 1946," jabarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved