Breaking News:

Berita Buleleng

Guna Menutupi Kurangnya APBD Buleleng Tahun 2021, TAPD Buleleng Akan Lakukan Kebijakan Ini

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng nampaknya akan mengambil kebijakan pemotongan tunjangan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Karsiani Putri
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng nampaknya akan mengambil kebijakan pemotongan tunjangan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng.

Kebijakan ini diambil untuk menutupi kurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 senilai Rp29 Miliar. 

Ketua TAPD Buleleng juga sebagai Sekda Buleleng Gede Suyasa pada Rabu 15 September 2021 mengatakan, pihaknya sudah menyusun nilai pemotongan tersebut.

Namun belum dapat dibeberkan, lantaran masih menunggu persetujuan dari DPRD Buleleng.

"Ini  konsep yang akan kami sampaikan nanti kepada DPRD. DPRD saat ini  masih ada kegiatan. Kisaran potongannya berapa, sudah kami sampaikan secara lisan. Tinggal menunggu kesepakatan dari DPRD saja. Kalau misalnya disetujui akan ada nota pengantar," jelasnya. 

Baca juga: Peserta Tes Tuntut Ujian Ulang, Seleksi Calon PPPK di Buleleng Berlangsung Kacau

Baca juga: Gede Muliawan Curi Motor Scoopy di Seririt Buleleng Terekam CCTV

Terkait berapa bulan pemotongan ini akan dilakukan, Suyasa juga mengaku masih menunggu kesepakatan DPRD Buleleng.

"Kalau potongannya empat bulan,  nilainya potongannya perbulan praktis lebih kecil. Kalau potongannya hanya satu bulan, tentu nilainya besar. Yang jelas potongannya tidak sebesar seperti di kabupaten lain," katanya. 

Opsi ini kata Suyasa terpaksa diambil lantaran pihaknya tidak dapat mengurangi jumlah kepesertaan KIS PBI.

Pasalnya, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menganggap Buleleng cukup baik dalam menjalankan amanat UU, PP, dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

"Evaluasi dari Kemendagri, dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Buleleng sudah dianggap bagus dalam menjalankan amanat JKN. Tidak bermasalah, dan sesuai dengan ketentuan porsi. Kalau penerapan JKN sudah bagus, apakah harus dirubah lagi? Tentu itu akan berdampak pada penilaian pusat nanti. Jumlah kepesertaan bagi kami tidak dapat dikurangi, karena itu juga untuk pelayanan dasar kesehatan masyarakat," terangnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved