Breaking News:

Berita Buleleng

TAPD Buleleng Pilih Skema Potong Tunjangan & Gaji, Tutupi Kekurangan APBD Buleleng Rp 29 Miliar

TAPD Buleleng tampaknya akan mengambil kebijakan pemotongan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa - TAPD Buleleng Pilih Skema Potong Tunjangan & Gaji, Tutupi Kekurangan APBD Buleleng Rp 29 Miliar 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng tampaknya akan mengambil kebijakan pemotongan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji tenaga kontrak di Pemkab Buleleng.

Kebijakan ini untuk menutupi kurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 senilai Rp 29 miliar.

Ketua TAPD Buleleng yang juga Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, pihaknya sudah menyusun nilai pemotongan tersebut.

Namun belum dapat dibeberkan lantaran masih menunggu persetujuan dari DPRD Buleleng.

Baca juga: Guna Menutupi Kurangnya APBD Buleleng Tahun 2021, TAPD Buleleng Akan Lakukan Kebijakan Ini

"Ini konsep yang akan kami sampaikan nanti kepada DPRD. DPRD saat ini masih ada kegiatan. Kisaran potongannya berapa, sudah kami sampaikan secara lisan. Tinggal menunggu kesepakatan dari DPRD saja. Kalau misalnya disetujui akan ada nota pengantar," jelasnya, pada Rabu 15 September 2021.

Terkait berapa bulan pemotongan ini akan dilakukan, Suyasa mengaku masih menunggu kesepakatan DPRD Buleleng.

"Kalau potongannya empat bulan, nilainya potongannya perbulan praktis lebih kecil. Kalau potongannya hanya satu bulan, tentu nilainya besar yang jelas potongannya tidak sebesar seperti di kabupaten lain," katanya.

Opsi ini kata Suyasa terpaksa diambil lantaran pihaknya tidak dapat mengurangi jumlah kepesertaan KIS PBI.

Pasalnya, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menganggap Buleleng cukup baik dalam menjalankan amanat UU, PP, dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Evaluasi dari Kemendagri, dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Buleleng sudah dianggap bagus dalam menjalankan amanat JKN. Tidak bermasalah, dan sesuai dengan ketentuan porsi," ujarnya.

"Kalau penerapan JKN sudah bagus, apakah harus dirubah lagi? Tentu itu akan berdampak pada penilaian pusat nanti. Jumlah kepesertaan bagi kami tidak dapat dikurangi, karena itu juga untuk pelayanan dasar kesehatan masyarakat," sambung dia.

Baca juga: Bocor Saat Hujan, Pemkab Bangli Siapkan Anggaran Rp 200 Juta untuk Perbaiki Pasar Kidul

Sementara salah satu pegawai kontrak di lingkup Pemkab Buleleng mengaku gaji yang ia miliki sejatinya tidak terlalu besar.

Namun apabila pemotongan ini harus dilakukan, ia pun terpaksa menerima dengan harapan nilai pemotongan tidak terlalu besar.

"Kalau pemotongannya 20 persen, gaji yang saya praktis jadi menipis. Kalau potongannya sampai 25 atau 50 persen, ya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucap perempuan yang namanya enggan disebutkan itu. (*).

Kumpulan Artikel Buleleng

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved