Banyak Isu Pojokkan Gubernur, PDIP Se-Bali Pasang Badan Buat Koster

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Sejak beberapa minggu belakangan ini, Gubernur Bali Wayan Koster terus diserang berbagai isu miring di media sosial (Medsos) dalam kepemimpinannya memimpin Bali.

Mulai dari adanya berbagai imbauan yang dikeluarkannya selama ini di masa pandemi, diminta untuk lebih sering turun ke masyarakat, dan yang terbaru adanya dugaan diskriminasi terhadap pekerja perempuan sebagai master of ceremony (MC).

Terkait adanya berbagai isu miring tersebut, DPC dan DPD PDIP se-Bali langsung turun gunung dan menyatakan sikap tegas, siap all out mem-backup Gubernur Koster dengan kekuatan penuh.

Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali Made Suparta dalam keterangan pers di Sekretariat DPD PDIP Bali, Denpasar, Selasa 21 September 2021. 

Turut didampingi oleh semua pengurus DPC PDIP kabupaten kota se-Bali, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung.

Menurut Suparta semua kader PDIP sangat kompak dan bersatu padu untuk memback-up Gubernur Koster.

Sebab, PDIP memiliki alasan bahwa selama kepemimpinan Gubernur Koster, pembangunan infrastruktur jalan terus, meskipun negeri ini dilanda pandemi Covid-19.

Gubernur Koster dinilai bekerja siang dan malam dan benar-benar sebagai pemimpin yang fokus ngayah dengan tulus, tegak lurus dan tidak pernah mengenal lelah.

Menurutnya, PDIP tidak akan mau dengan persoalan isu yang tidak berguna.

Semua pengurus, simpatisan PDIP dan kader partai yang duduk sebagai bupati/wali kota akan terus bergotong-royong untuk mengurus kepentingan masyarakat.

PDIP Bali bisa membedakan mana peristiwa hukum yang faktanya jelas dengan pertimbangan perintah yuridisnya jelas baru akan dilaporkan dan tanpa ada bukti dan fakta yang kuat, belum saatnya untuk dilaporkan.

Menurutnya, saat ini peristiwa di medsos belum menyentuh pada persoalan untuk bisa dilaporkan ke meja hukum.

Apabila terjadi pelanggaran hukum didukung dengan bukti dan fakta yang kuat, PDIP tidak akan pernah tebang pilih.

Siapa pun yang melanggar, pasti akan segera dieksekusi.

"Kita tidak akan mengurusi isu yang ecek-ecek. Sebab, pemerintahan di Bali berjalan terus, pembangunan infrastuktur juga berjalan lancar, termasuk penanganan Covid-19. Terbukti pelaksanaan vaksinasi pada suntikan pertama sudah mencapai 108 persen melebihi target," katanya.