Pemuda Muhammadiyah Bali Desak Pemerintah Buka Penerbangan Internasional ke Pulau Dewata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Bali menggelar rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) selama dua hari sejak Sabtu 2 Oktober 2021 hingga Minggu 3 Oktober 2021.

Dalam rapat yang digelar di Wisma Sejahtera Kanwil Kementerian Agama Bali itu sendiri menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Salah satunya adalah mendesak pemerintah pusat membuka Bandara Internasional Ngurah Rai bagi penerbangan internasional.

Menurut mereka, dengan dibukanya penerbangan internasional ke Bali maka akan membuka kembali keran wisatawan mancanegara masuk ke Pulau Dewata, yang mana bakal menggerakkan kembali perekonomian Bali.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Bali Sebarkan Gerakan Revolusi Mental Lewat Jiwa Kewirausahaan

“Keempat, mendesak pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat untuk segera membuka bandara Internasional Ngurah Rai bagi penerbangan internasional.

Kelima, meminta pemerintah untuk segera membuka Bali bagi wisatawan mancanegara,” ujar Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bali, M. Syobri dalam konferensi persnya kepada awak media, Minggu 3 Oktober 2021.

Seperti diketahui, hingga saat ini hanya dua bandara yang diizinkan oleh pemerintah untuk melayani penerbangan internasional, yakni Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dan Sam Ratulangi, Manado.

Keputusan ini sendiri tertuang dalam Surat Edaran Kemenhub Nomor 74 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri dengan Transportasi Udara.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 17 September 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi pandemi Covid-19.

Sedangkan, Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri justru masuk dalam sejumlah bandara yang ditutup oleh pemerintah pusat dari penerbangan internasional.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong agar Bali dijadikan sebagai pusat karantina internasional.

“Jika kebijakan ini dilakukan agar hotel-hotel di Bali dapat terisi okupansinya yang diharapkan mampu membuat roda pariwisata sebagai denyut nadi utama perekonomian Bali kembali bergerak,” kata Syobri.

Pemuda Muhammadiyah Bali juga dalam rekomendasinya juga meminta pemerintah untuk mengkaji kembali penerapan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses ke tempat atau transportasi publik.

Penerapan aplikasi ini menurut mereka terkesan membatasi ruang gerak atau diskriminasi kepada sebagian masyarakat.

Baca juga: Pupuk Toleransi Melalui Vaksinasi Massal Covid-19 Polda Bali dan PW Muhammadiyah

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk mengakses fasilitas publik ketika mereka tak memiliki ponsel pintar atau smartphone.