Pemuda Muhammadiyah Bali Desak Pemerintah Buka Penerbangan Internasional ke Pulau Dewata

Hal ini mengingat ponsel pintar menjadi alat utama untuk mengunduh aplikasi digital PeduliLindungi, yang kini menjadi persyaratan banyak hal bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19, termasuk mengakses ruang publik.

“Mengingat banyak masyarakat yang belum bisa vaksin akibat memiliki penyakit bawaan atau komorbid, atau tidak memiliki smartphone,” tegasnya.

Kemudian, Pemuda Muhammadiyah Bali juga meminta pemerintah untuk mengkaji kembali penerapan ganjil-genap di kawasan pariwisata, khususnya Sanur dan Kuta.

“Kebijakan ini kurang efektif. Pasalnya, masyarakat Legian Kuta dan Sanur sangat bergantung dengan adanya pariwisata, dan dengan adanya pemberlakuan kendaraan berplat ganjil genap dikhawatirkan membuat enggan wisatawan berkunjung ke daerah tempat wisata, yang efeknya masyarakat akan semakin sulit lagi mencari pendapatannya,” pintanya.

Disisi lain, mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan pengawasan dalam peredaran minuman keras ilegal, narkoba, dan menjamurnya tempat hiburan malam.

Lalu, pihaknya juga mendesak agar pemerintah daerah utamanya Pemkab/Pemkot untuk membatasi pemberian izin pendirian hotel dan pemasangan papan reklame yang merusak tata kota.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemprov Bali untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana dan terbuka dengan mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah untuk turut mengawasi. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali