Breaking News:

Sponsored Content

Bupati Badung Giri Prasta Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)

Istimewa
Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata menghadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang Rapat Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin 4 Oktober 2021 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG- Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepada Seluruh Kepala/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Aparat Penegak Hukum, Instansi Vertikal dan Unsur Forkompinda wilayah Bali Tahun 2021.

Rapat yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Senin 4 Oktober 2021. 

Turut hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Irjen ATR/BPN, Wakil Direktur PLN, serta seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD di Provinsi Bali.

Pada rapat itu dipimpin langsung oleh Pimpinan KPK, Alexander Marwata dan dalam sambutannya menyampaikan, tugas dan kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK No. 19 tahun 2019  pasal 6 huruf a menyebutkan bahwa, tugas KPK melakukan upaya pencegahan tindak korupsi. 

"Kami memaknai Undang-undang itu menunjukan adanya keinginan pemerintah untuk mendahulukan upaya-upaya pencegahan dan rasanya upaya pencegahan akan lebih efektif dari upaya penindakan." ujarnya.

Marwata juga mengungkapkan bahwa upaya penindakan praktek korupsi memerlukan biaya yang sangat mahal namun belum memberikan hasil yang maksimal dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Bahkan untuk menguatkan upaya pencegahan praktik korupsi pihaknya juga menghimbau seluruh kepala daerah untuk memperhatikan manajemen aset.

Dengan mensertifikasi semua aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.  

"Kalau korupsi yang menyangkut kerugian negara, KPK itu belum berhasil mengembalikan kerugian negara sampai 100 persen, presentasi di KPK sekitar 60 persen kerugian negara yang bisa dikembalikan," ujarnya seraya mengajak semua peserta rapat untuk satu visi dalam menanggulangi praktek korupsi.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan bahwa Pemkab Badung sangat serius dan komit dalam upaya mencegah terjadinya praktek korupsi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved