Berita Gianyar

Bupati Mahayastra akan Cari Solusi, Kasus Ricuh di Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar

Bupati Gianyar, Made Mahayastra memberikan atensi penuh terhadap kasus Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar.

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Karsiani Putri
Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Bupati Gianyar, Made Mahayastra saat ditemui awak media 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Bupati Gianyar, Made Mahayastra memberikan atensi penuh terhadap kasus Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar.

Pihaknya akan sekuat tenaga menyelesaikan persoalan antara prajuru dan sejumlah krama agar menemukan solusi yang baik bagi kedua pihak.

Meskipun dengan ditetapkannya Bendesa Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun sebagai tersangka atas laporan krama yang menyebabkan penyelesaian masalah semakin rumit.

Ditemui seusai sidang paripurna di DPRD Gianyar, Senin (11/10), Bupati Mahayastra mengatakan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah jauh sebelum adanya sanksi diusirnya dua krama dari tanah adat dan sebelum Bendesa Cok Pemayun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat permohonan sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Terkait dengan kasus Pejeng, kami sudah mengambil langkah-langkah jauh hari sebelumnya. Beberapa kali dari perwakilan 70 song datang pada kami, dari prajuru, bendesa dan kepala desa sudah lebih dari sekali ke kantor bupati untuk meminta petunjuk," ujarnya.

Pihaknya pun tidak menduga, persoalan ini terus berjalan. Padahal saat itu, pihaknya sudah menyampaikan agar persoalan ini tidak dijalankan sesuai ego masing-masing.

"Kami sampaikan bahwa tidak ada suatu organisasi, lembaga maupun adat yang luput dari masalah. Sehingga mohon diselesaikan secara jernih. Memikirkan jangka panjang. Jangan berpedoman pada ego masing-masing yang memang secara subjektif memenuhi unsur kebenaran. Tapi kan belum tentu akan bisa menyelesaikan permasalahan," tandasnya.

Bupati mengatakan, pihaknya sudah sering menyarankan kedua belah pihak dengan duduk bareng. Sebab hanya dengan cara itu lah, menurutnya, akan menghasilkan solusi yang terbaik.

"Duduklah bareng. Maksud dari desa adat yang mensertifikatkan pasti ada benarnya juga. Dari warga yang keberatan juga pasti ada benarnya. Kenapa ini bisa menjadi masalah, kan karena tanah sudah disertifikatkan. Itu yang perlu dicarikan solusi. Jangan masuk ke hal-hal yang membuat permasalahan menjadi besar kembali," ujarnya.

Menurut Mahayastra, saat ini penyelesaian kasus tersebut semakin rumit.

"Kami sudah utus beberapa perangkat pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun karena ini sudah masuk ke ranah penegak hukum, jadi sebagai bupati pasti akan semakin rumit saya menyelesaikan masalah ini. Namun saya tidak akan putus asa," ujarnya.

"Kemarin malam tim saya sudah keliling banjar. Bendesa sudah mau menurunkan tensi, dan yang keberatan juga sudah menurunkan tensi. Sehingga saya akan coba untuk menyelesaikan masalahnya," tandasnya.

Di sisi lain, Anggota DPR RI, I Nyoman Parta mengatensi kasus ini.

Politikus PDIP asal Sukawati ini menegaskan, pihaknya berada di belakang krama yang berseberangan dengan pihak prajuru, dalam hal ini Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved